AS ditangkap pada Sabtu (6/3) lalu di kediamannya, Wonosari, Gunungkidul. Berkas perkara tersangka AS berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Nomor B1132/M.4/FI.1/02/2003, tanggal 27 Februari 2023 sudah lengkap.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) pada Jumat, 3 Maret 2023, tersangka AS dilimpahkan pada 7 Maret (hari ini, Red). Usai ditangkap selanjutnya dilakukan penahanan dan pemeriksaan kesehatan 6 Maret (kemarin, Red)," ungkap Kasubdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIJ Kompol Indra Waspada Yuda di Mapolda DIJ, kemarin (6/3).
Kejadian bermula pada 2009-2012 lalu, di mana terjadi kesalahan bayar atas uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di RSUD Wonosari. Karena salah bayar itu, pada 2015 tersangka II yang saat itu menjabat direktur RSUD Wonosari memerintahkan untuk mengembalikan uang salah bayar tersebut.
Pada 2015, terkumpulah uang pengembalian jasa dokter laboratorium sebesar Rp 646.384.618. Dari total itu sebanyak Rp 158.349.990 telah dimasukkan ke dalam kas RSUD Wonosari. Lalu Rp 488.034.628 atas perintah tersangka satu, uang tidak dimasukkan dan dicatat dalam pembukuan kas RSUD Wonosari. Tetapi secara berturut-turut digunakan untuk kepentingan pribadi bersama tersangka AS, besarnya Rp 470 juta.
Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, AS atas persetujuan tersangka satu membuat kuitansi yang isinya tidak benar. Dia memanipulatif kuitansi tersebut seolah-olah di RSUD Wonosari pada 2016 melakukan beberapa kegiatan pekerjaan yang menggunakan dana RSUD. Namun hanya sebagian, sebesar Rp 230 juta.
Kegiatan pekerjaan itu, antara lain, rehab ruang laundry RSUD Wonosari, sewa seng pembatas areal pembangunan gedung IGD dan radiologi RSUD Wonosari. Selanjutnya, rehab ruang tunggu laboratorium, gedung satpam, bangsal Dahlia RSUD Wonosari serta pengecatan gedung dan pagar RSUD.
"Tersangka satu (II), putusan sudah inkrah dan sudah vonis. Mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan," ungkap Indra. Dijelaskan, pada tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Judex facti berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DIJ Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK Tanggal 18 Januari 2023, dan telah inkrah.
Saat ini tersangka II telah menjalani hukuman sebagai narapidana. "Terkait pelimpahan tersangka AS dan BB ke pihak JPU, nantinya akan disidangkan dalam waktu dekat," tambah Indra.
Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda DIJ AKBP Verena Sri Wahyuningsih menambahkan, barang bukti tersangka AS berupa dokumen terkait anggaran jasa pelayanan medik RSUD Wonosari pada 2009-2012. Kemudian dokumen terkait pembayaran jasa pelayanan dokter laboratorium RSUD Wonosari pada 2009-2012, serta uang tunai Rp 470 juta. "Barang bukti (BB) ini sama dengan barang bukti tersangka satu. Sehingga tidak dapat disampaikan karena BB sudah di kejaksaan," ungkapnya.
Atas perbuatannya, tersangka AS disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pada pasal 2 tersebut, disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Adapun denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Kemudian Pasal 3 UU No 20 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka, diganjar pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Tunggu Inkrah untuk Putuskan Nasib AS
Pemkab Gunungkidul menunggu putusan sidang pidana kasus korupsi RSUD Wonosari dengan tersangka AS (Aris Suryanto) memiliki hukum tetap (inkrah), sebelum dijatuhkan sanksi disiplin pegawai. Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, langkah itu dilakukan agar proses hukumnya mendapatkan kepastian terlebih dahulu.
Dengan demikian, sanksi disiplin aparatur sipil negara (ASN) bisa diputuskan, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau pemecatan. "Sekarang di Polda ya, itu urusan penegak hukum. Kita serahkan urusan itu ke penegak hukum," katanya saat dimintai tanggapan terhadap salah satu pegawainya kemarin (6/3).
Pensiunan TNI AD ini juga siap mengambil sikap jika kasus tersebut telah inkrah. Ranah Pemkab Gunungkidul ada sendiri terkait dengan penegakan disiplin pegawai. Ada aturan tersendiri.
"Misalkan tersangka inkrah dan sebagainya itu kan pemkab punya aturan sendiri. Kalau misalkan harus dicopot dari jabatanya dan sebagainya, nanti kalau sudah inkrah. Kita punya prosedur sendiri," tandasnya.
Disinggung mengenai ada tidaknya perlindungan hukum terhadap tersangka AS, Sunaryanta belum bisa berbicara banyak. Akan dilihat dan dicermati terlebih dahulu, karena laporan resmi mengenai penangkapan AS oleh Polda DIJ belum diterima. "Nanti kalau saya sudah ada laporan resmi, saya baru bisa. Kalau sudah inkrah, biasanya ada surat nanti ke pemkab," ucapnya.
Lebih jauh bupati mengingatkan kepada jajaran ASN lainnya agar menghindari masalah. Sejak awal pihaknya menyampaikan agar pegawai negeri sipil menghindari persoalan yang menyangkut hukum.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul Iskandar mengaku belum bisa mengomentari kasus tersangka AS. Pihaknya akan memastikan terlebih dahulu terkait dasar status yang bersangkutan.
"Sebelumnya kan berstatus tersangka, namun tidak ditahan. Karena dari sisi ketugasanya dia berjalan, kemudian ketika dibutuhkan sewaktu-waktu oleh aparat hukum bisa melakukan itu," kata Iskandar.
Namun karena belakangan tersangka AS telah ditahan, BKPPD akan memastikan dulu. Jika statusnya ditahan, maka akan dilakukan pemberhentian sementara. Diberhentikan dari jabatannya, kemudian diberikan penghasilan 50 persen sampai inkrah.
"Lebih jauh kami belum bisa memprediksi hasil pengadilan seperti apa. Apakah berkaitan dengan (pelanggaran) sumpah jabatan atau tidak tergantung di dalam putusan nanti seperti apa," terangnya.
Kebetulan, kata Iskandar, yang bersangkutan saat ini sedang mengambil cuti tahunan. Pengajuan cuti, namun tidak berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani. "Kebetulan saja polda ada kegiatan meminta yang bersangkutan untuk ke polda. Cuti lima hari, mulai hari ini," ungkapnya. (mel/gun/laz) Editor : Editor Content