Ketua Bawaslu Sleman M. Abdul Karim Mustofa mengatakan, pada pemilu 2019 lalu, banyak golput di kalangan mahasiswa. Dia mencatat perantau di Sleman mayoritas adalah mahasiswa, jumlahnya sekitar 25 ribu orang.
"Kalau bicara paling rawan kondisi politik 2019 itu kan tingkat partisipasi ya. Tingkat partisipasi pemilih, orang-orang yang merantau karena memang di sleman ini hampir 25 ribu mahasiswa yang kemudian tidak bisa tercover oleh surat suara," jelasnya kemarin (16/12).
Salah satu skema yang disiapkan Bawaslu Sleman ialah dengan menggandeng perguruan tinggi. Adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemendikbud dapat dimanfaatkan untuk menekan golput di kalangan mahasiswa.
Seperti diketahui MBKM merupakan model pembelajaran di lapangan yang dapat dikonversi menjadi SKS. Mahasiswa bisa menjadi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau menjadi relawan pemilu di daerah masing-masing. Mereka bisa pulang ke kampung halaman menjadi salah satu relawan pemilu dan kegiatan mereka dikonversi menjadi SKS.
"Sehingga akan menurunkan tingkat surat suara yang tidak terfasilitasi oleh teman-teman KPU itu," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Widagdo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menepis pelanggaran saat pesta demokrasi berlangsung.
"Prinsipnya Kejaksaan siap koordinasi dan sinergi dalam wadah sentra penegakan hukum terpadu, sukseskan Pemilu aman, lancar, dan damai," jelasnya. (lan/bah) Editor : Editor Content