RADAR JOGJA – Upah minimum provinsi (UMP) DIJ telah ditetapkan Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen. Selanjutnya, upah minimum kabupaten dan kota harus lebih tinggi dari UMP. Wajib diumumkan paling lambat 7 Desember 2022.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, dalam penetapan UMK di Sleman harus melibatkan semua pihak. Sidang pengupahan dilakukan sesegera mungkin, kesepakatan harus tercapai.
"Kami akan buka ruang diskusi. Artinya semua pihak dilibatkan mulai dari buruh, pengusaha, pemerintah. Termasuk para pakar. Diskusi di dewan pengupahan ini perlu agar kami saling memahami keadaan dari masing-masing pihak dan berujung pada kesepakatan bersama," jelasnya kemarin (28/11).
Kustini menilai penetapan UMK harus dilakukan secara hati-hati. Sebab adanya pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi masih belum stabil. Terlebih, adanya isu ancaman resisi ekonomi tahun 2023.
Kustini berharap UMK Sleman yang nantinya akan disahkan awal Desember 2022 dapat saling menguntungkan. Baik bagi pekerja maupun pengusaha. Beberapa waktu lalu, dia juga sempat mengunjungi lokasi industri untuk melihat kondisi pekerja dan perekonomian industri tersebut.
"Yang penting buruh-buruh gak ada putus kerja karena sekarang kan daya beli turun. Kemarin saya nanya di perusahaan agak turun pembeli agak turun. Sehingga saya mengharap nanti tidak ada putus kerja, dirumahkan. Perusahaan juga bisa berdiri, buruh juga sejahtera," lanjutnya.
Sementara kepala Disnaker Sleman Sutiasih mengatakan, pihaknya segera melakukan sidang dewan pengupahan. Kemudian hasil sidang direkomendasikan kepada Bupati Sleman. "Kemudian Bupati mengusulkan UMK 2023 kepada gubernur. Gubernur yang akan menetapkan UMK kabupaten dan kota. Sebelum ditetapkan, kami tidak menginformasikan besaran angka UMK ke publik," jelasnya.
Sutiasih menyebut dewan pengupahan terdiri dari pelbagai unsur. Diantaranya unsur pekerja, pengusaha, instansi terkait dan akademisi. Rekomendasi berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku. (lan/bah)
Editor : Editor Content