Keluarga Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 3 November 2022 | 19:00 WIB
Komitmen : Acara bimtek penanaman nilai antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Alana Sleman kemarin (2/11).(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
Komitmen : Acara bimtek penanaman nilai antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Alana Sleman kemarin (2/11).(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Upaya memberantas korupsi dimulai dari diri sendiri. Kemudian lingkup keluarga. Selanjutnya apabila setiap keluarga fokus antikorupsi, maka akan terbentuk desa antikorupsi. "Kemudian kabupaten dan seterusnya. Kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi kita mulai dari keluarga," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Brigadir Jenderal Polisi Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi saat bimbingan teknis penanaman nilai antikorupsi di Hotel Alana kemarin (2/11).

Kumbul mengatakan, berdasarkan hasil analisis banyak koruptor melibatkan keluarga. Pelaku korupsi saat ini tidak hanya melibatkan suami saja atau pejabatnya saja tapi juga melibatkan keluarga. Bahkan sudah sama-sama melakukan. Bahkan ironisnya lagi sudah melibatkan anaknya. Ini jadi perhatian kita," jelasnya

Berdasarkan catatanngya, sejak 2004 hingga Juli 2022, KPK mencatat telah menangkap 1.444 pelaku tindak pidana korupsi. Sebanyak 128 di antaranya adalah perempuan. Kemudian hasil survei terhadap keluarga, hanya 6 persen pasangan suami istri yang menanamkan nilai kejujuran. "Dari hasil survei yang ada ternyata banyak kaum perempuan atau ibu-ibu ini yang tidak pernah menanyakan kalau diberikan sesuatu oleh suaminya. Ini jadi perhatian kita," tegasnya.

Leaat kegiatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningatkan para pejabat di lingkungan Pemprov DIJ tentang pentingnya peran keluarga dalam menepis tindak kejahatan korupsi.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan memberi bantuan hukum bagi pejabat di daerahnya yang terlibat korupsi. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemprov DIJ menindak tegas koruptor. "Saya tidak mencari kesalahan orang. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, ya penegakan hukum kita lakukan saja," tegasnya.

Menurutnya, pejabat-pejabat di provinsi tahu semua. Jika melanggar hukum pihaknya tidak akan pernah akan membantu. Apalagi menyediakan pembela dan sebagainya. “’Itu urusan pribadi yang merusak culture (budaya)," lanjutnya. (lan/din) Editor : Editor Content
KPK Korupsi