Tidak Boleh Ada Sekolah Menolak ABK

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 2 November 2022 | 14:34 WIB
DIBORGOL: Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) memakai rompi tahanan resmi ditahan KPK, Jakarta, kemarin (3/6). KPK menetapkan HS sebagai tersangka kasus suap perizinan apartemen. Selain HS, KPK juga menahan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Jogja Nurwidhih
DIBORGOL: Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) memakai rompi tahanan resmi ditahan KPK, Jakarta, kemarin (3/6). KPK menetapkan HS sebagai tersangka kasus suap perizinan apartemen. Selain HS, KPK juga menahan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Jogja Nurwidhih
RADAR JOGJA - Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus Tahun 2022 kembali diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Kali ini dipusatkan di Balai Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman, kemarin (1/11).
Sejumlah elemen masyarakat hadir dalam acara tersebut. Bahkan saat memasuki sesi tanya jawab, terjadi dialog interaktif yang hangat. Melibatkan peserta dengan narasumber. Banyak hal ditanyakan. Terutama menyangkut penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Salah satu peserta sempat menyampaikan keluhan. Curhat itu langsung direspons Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto. "Kalau memang ada penolakan itu tidak benar, tidak boleh," tegas Koeswanto saat salah satu orang tua mengeluhkan susahnya mencari sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Koeswanto menegaskan, tidak boleh ada sekolah menolak ABK. Sebab sudah diatur dalam Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda yang sempat direvisi dan digodog cukup lama itu secara tegas menyebutkan agar mengikutsertakan ABK dalam program wajib belajar 12 tahun di sekolah yang terdekat tempat tinggalnya. Juga ada aturan menyediakan guru pendamping khusus di setiap sekolah. "Ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sekolah harus wajib menerima siswa-siswi inklusi. Kalau guru khusus menangani itu bisa minta ke dinas pendidikan kabupaten/ kota," jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, dia menegaskan, sudah seharusnya mengutamakan jaminan pendidikan bagi para ABK. Terlebih sudah jelas diatur dalam undang-undang, warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Dia tertelad melaksanakan amanat tersebut.

Koeswanto juga mendorong agar bantuan khusus atau beasiswa bagi ABK untuk keperluan sehari-hari segera bisa direalisasikan. Dia juga menilai pembentukan unit layanan disabilitas di setiap wilayah menjadi kebutuhan. Tujuannya agar pelayanan menjadi merata. “Mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Basuki mengungkapkan hal senada. Beasiswa bagi ABK segera direalisasikan. Fungsinya agar ABK terbantu. Itu mengingat biaya operasional mereka tidak murah. "Ada bea siswa khusus yang dijamin Pemda DIY. Kami sudah anggarkan,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan unit layanan disabilitas menjadi perhatian. Selama ini banyak ABK mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan karena lokasi rumah dan sekolah yang jauh. Karena itu, unit layanan sangat dibutuhkan mereka. "Ada amanat membentuk unit layanan disabilitas,” ujarya. (lan/kus) Editor : Editor Content
Sleman Advokasi Pendidikan