Arie menilai aksi tersebut adalah simbol kekerasan dan arogansi aparatur militer. Ditambah lagi sedang berdinas di Kementerian Pertahanan. Terbukti dari plat nomor kendaraan dinas yang berasal dari instansi tersebut.
"Kalau saya lihat kecenderungan masyarakat Django, masyarakat yang dengan mereproduksi kekerasan simbol-simbol kekerasan," jelasnya ditemui dalam kegiatan kampus UGM di bantaran Sungai Code, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (20/9).
Akibat tindakan ini, rasa tidak percaya masyarakat terhadap aparatur negara kian menumpuk. Dampak lain adalah merosotnya legitimasi institusi hukum. Peran melindungi menjadi hilang karena adanya oknum yang bertindak seenaknya.
"Bagaimana pun juga kalau hal seperti ini dibiarkan seperti hukum rimba dan orang menjadi saya sebut sebagai teror mental oleh karena itu meskipun ini hanya case-case tapi ini jangan dianggap sepele," katanya.
Pria yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM mendorong agar negara melakukan disiplinasi. Terutama untuk menekan para aparatur negara agar tak bertindak arogan.
Tindakan ini bertujuan memberi nyaman masyarakat. Terutama atas munculnya teror ketakutan. Dengan munculnya tindakan-tindakan yang mereproduksi kekerasan.
"Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara soal kebutuhan masyarakat ini sekarang adalah nyaman sejahtera dan sebagainnya. Kalau ini tidak bisa dilakukan saya yakin nanti legitimasinya akan merosot," ujarnya.
Arie mencontohkan kondisi dinamika saat ini. Masyarakat menurutnya mulai tak percaya dengan aparatur hukum dan negara. Baik kasus di instansi Polisi, TNI maupun aparatur sipil negara.
Kondisi ini akan semakin buruk apabila terjadi pembiaran. Berupa memuncaknya akumulasi dari beragam permasalahan yang berbeda. Hingga mengerucut pada merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat.
"Apapun itu harus ada sejak awal ini kan institusi-institusi keamanan juga mengalami kemorostan reputasi, mari kita benahi. Dan kalau gaya-gaya Django di jalan itu bukan yang menjadi contoh dalam masyarakat yang baik tapi kemerosotan," katanya.
Salah satu solusi adalah evaluasi psikis berkala. Guna mengetahui kondisi psikologis setiap individu. Tindakan ini menurutnya wajib dilakukan secara rutin.
Arie juga mengingatkan salah satu marwah aparatur negara adalah pelayanan publik. Adanya pelanggaran juga ditindak secara transparan. Paling utama adalah upaya pencegahan oleh institusi negara.
"Jangan pernah memikirkan lembaga itu kalau ada kasus kita bisa belajar dari kasus yang lain. Pencegahan itu, kita harus humanisasi itu membentuk karakter yang namanya pelayan masyarakat. Aparat juga harus melayani bukan mereproduksi kegagahan," pesannya. (Dwi) Editor : Editor News