Gugatan Ahli Waris Parto Wirono Tidak Diterima

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 1 September 2022 | 16:02 WIB
SENGKETA LAHAN: Ahli Waris Parto Wirono Mimin Dwi Hartono menunjukkan denah lahan yang diklaim PT AMI melalui layar smartphone di sekitar PN Sleman kemarin (31/8).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
SENGKETA LAHAN: Ahli Waris Parto Wirono Mimin Dwi Hartono menunjukkan denah lahan yang diklaim PT AMI melalui layar smartphone di sekitar PN Sleman kemarin (31/8).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pengadilan Negeri (PN) Sleman tidak menerima gugatan permohonan hak prioritas atas tanah yang dilayangkan ahli waris Parto Wirono kemarin (31/8). Terhadap BUMD Pemprov DIJ PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang melakukan sengketa lahan milik rumah makan (RM) Sate Pak Parto di Kaliurang Barat, Hargobinangun. Hal itu berdasarkan putusan nomor perkara 15/PDT.G/2022/PN.SMN berdasarkan putusan secara e-court.

Jubir PN Sleman Cahyono menyebut, hakim mengabulkan ekspesi tergugat II yakni kantor pertanahan. Gugatan tidak diterima lantaran badan pertanahan nasional (BPN) belum ditarik sebagai turut tergugat atau pun tergugat. "Kurang pihak BPN," tegasnya kemarin (31/8).

Ahli waris Parto Wirono Mimin Dwi Hartono mengungkapkan, gugatan sudah dua kali dilakukan. Terhitung sejak 2019. Di tahun itu pun, gugatan tidak diterima karena gugatan kabur. Tahun ini kembali menggugat putusan hakim dalam amarnya asepsi tergugat II diterima. "Tetapi belum bisa membaca secara keseluruhan karena kami belum menerima pesan secara lengkap, jadi kami juga belum memberikan respon secara komprehensif," ungkapnya.

Mimin menceritakan, sejak 1951, Pak Parto menggarap lahan seluas 1.999 meter persegi yang terletak di Kaliurang Barat. Kemudian pada 1958, Pak Parto mendirikan bangunan semi permanen RM Sate Pak Parto. Pada saat itu, pengelolaan lahan dilakukan atas permintaan lurah. Dan kondisi tanah saat itu, kosong belum banyak yang tergarap. Semenjak Pak Parto meninggal pada 1995, usahanya diteruskan istri dan anaknya.

"Namun pada 1990, muncul hak guna tanah atas nama PT AMI. Hak guna tersebut diberikan terhitung selama 1990-2010. Dan muncul pembaharuan lagi pada 2015-2035 tanpa sepengetahuan keluarga pak Parto," bebernya.

Disebutkan, dari luasan 1.999 meter persegi itu, hanya 600 meter persegi yang hingga saat ini digarap Pak Parto. Sebanyak 600 meter persegi tanah ini diklaim ke dalam sertifikat hak guna bangunan Nomor 183/1990 jo SHGB Nomor 405/2015 an PT AMI. "Kami minta kejelasan hukum dan status lahan. Kami menginginkan keadilan, tidak berbelit," tegasnya. (mel/eno) Editor : Editor Content
Sleman pengadilan negeri