Dudung menuturkan TNI AD terus berupaya ikut serta dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Tercatat angka stunting di Indonesia kini menyentuh 24,4 persen. Harapannya beragam pendekata bisa menurunkan menjadi 14 persen.
"Pasca Covid-19, berdampak pada ekonomi, sehingga banyak hal yang kami lakukan. Kami mengadakan fasilitas air bersih, terutama di NTT dan NTB. Pangdam diimbau melakukan kegiatan pompa hidran yang bersifat langsung melakukan pengeboran untuk pengadaan air dari bawah sampai ke atas," jelasnya saat ditemui di Balai Desa Pondokrejo, Tempel, Sleman, Rabu (29/6).
Dudung menceritakan perjuangan masyarakat dalam mencari air. Harus berjibaku menempuh jarak sejauh 3 hingga 4 kilometer. Pasca program berjalan, kini cukup berjalan 30 meter.
TNI AD, lanjutnya, juga membangun fasilitas mandi cuci kakus. Lalu adapula pembagian sembako dalam program jumat berkah. Semuanya melibatkan personel TNI AD yang berada di setiap wilayah.
"Jadi semua bergerak bersama masyarakat. Membantu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lingkungan itu. Jika fasilitas terpenuhi, maka kesehatan terpenuhi, lalu produktivitas dan kesejahteraan juga meningkat," katanya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan ada beberapa penyebab terjadinya stunting pada anak. Diantaranya lingkungan yang kumuh, air bersih serta fasilitas MCK yang belum memadahi.
Untuk mengatasi permasalahan ini pihaknya berkomitmen untuk bekerjasama dengan jajaran TNI. Wujudnya bahu membahu membangun jamban dan perbaikan rumah tidak layak huni. Termasuk penyediaan air bersih.
"Binaan remaja melalui mahasiswa juga dirasa penting. Kami punya program memberikan edukasi di perguruan tinggi, karena 36 persen perempuan mahasiswa dan remaja mengalami anemia. Ketika nikah dan hamil, sebelumnya belum siap," ujarnya.
Dalam Harganas XXIX, BKKBN mengambil tema Ayo Cegah Stunting, agar Keluarga Bebas dari Stunting. Tema ini merepresentasikan prevalensi stunting di Indonesia masih berada diatas ambang batas yang ditetapkan WHO.
"Pemerintah Indonesia menargetkan pada 2024 angka prevalensi stunting harus berada di bawah 14 persen. BKKBM menjadi penanggung jawab percepatan penurunan stunting," ungkapnya. (isa/dwi) Editor : Editor News