Cokro Pamungkas Endus Calon Titipan

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 7 Juni 2022 | 18:37 WIB
Ketua Cokro Pamungkas Sukiman Hadi Wijaya.(WULAN YANUARWATI)
Ketua Cokro Pamungkas Sukiman Hadi Wijaya.(WULAN YANUARWATI)
RADAR JOGJA - Ujian seleksi pemilihan perangkat desa atau dukuh di beberapa wilayah di Sleman diduga banyak 'titipan'. Hal ini menuai protes sejumlah pihak dan meminta agar pengawasan disempurnakan.

"Ujian akademis ada diduga di beberapa wilayah ini tidak beres. Artinya apa yang menjadi penyelenggara ujian itu kerjasamanya boleh dibilang tanda kutip ada pesanan, ada titipan dan lain-lain," ujar Ketua Cokro Pamungkas Sukiman Hadi Wijaya usai Syawalan lurah se-Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.
Dugaan ‘titipan’ mencuat karena banyaknya dukuh yang masih dalam kalangan keluarga tertentu yang terpilih. Lantas menjadi ketidakpuasan dalam pelaksanaan pengisian dukuh sejak aturan ujian diberlakukan.

Menurutnya, materi ujian memang sudah sesuai. Namun nilai sempurna diduga kecenderungan hanya didapat oleh orang-orang tertentu yang masih dalam ranah satu keluarga dengan pejabat di desa. "Memang muatan materi mestinya juga semuanya diserahkan sudah oke. Tetapi kecenderungan diduga tertentu juga, sehingga nilai sempurna hanya keluarga-keluarga yang dibawa," tandasnya.

Ia meminta agar pengawasan disempurnakan. Pelaksanaan ujian bagi dukuh jangan hanya sekedar terlaksana. Namun juga harus berimbang dan adil. Ia menilai meskipun pengawasan sudah ada namun harus lebih diperketat. "Ya diatur lebih, penyempurnaan wajib. Tidak cuma, nyuwun sewu, dilaksanakan tok," imbuhnya.

Diketahui, pemilihan perangkat desa atau dukuh sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10/2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 19 menyebut ada beberapa tahapan seleksi yakni ujian tertulis, ujian ketrampilan, tes psikologi, dan tes wawancara.
Dalam pelaksanaan ujian, panitia wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi B. Adapun pelaksanaan ujian yang tidak melibatkan perguruan tinggi dianggap tidak sah.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta menilai mekanisme pemilihan dukuh sudah sangat jelas diatur dalam Perda. "Di perda sudah jelas seleksi ke salah satu universitas yang ditunjuk oleh panitia tingkat desa. Sedangkan dinamika desa satu dan lain berbeda," tegasnya.

Haris menekankan apabila ada seleksi dukuh yang janggal, maka setiap orang dapat melaporkan. Termasuk apabila ada intervensi dan praktik nepotisme dalam urusan tersebut.

"Kalau memang dirasa ada kejanggalan silakan menyampaikan bukti otentik. Bahwa salah satu panitia pemilihan perangkat di desa A itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan saja gak papa," tandasnya.

Lebih lanjut Haris mengatakan dalam setiap pelaksanaan pemilihan perangkat di desa setiap orang harus saling mengawal. Masyarakat juga dilibatkan agar dapat saling mengontrol. "Jadi tidak ada intervensi pihak panitia atau pejabat tingkat setempat," imbuhnya. (cr4/bah) Editor : Editor Content
Sleman