Pemkab Sleman konsisten mengalokasikan anggaran JPS kurang lebih Rp 10 miliar. Namun, serapan dana sosial tersebut dinilai kurang maksimal. Hal itu ditengarai akibat kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. "Itu besar manfaatnya, lho. Kasihan kalau sampai ada warga miskin yang tidak tahu, sementara mereka tidak masuk DTKS," ungkap anggota Komisi D DPRD Sleman Indra Bangsawan SE, Senin (16/5/2022).
Terkait JPS pendidikan, menurut Indra, kasus terbanyak adalah warga kesulitan mengambilkan ijazah sekolah anaknya karena belum melunasi SPP. Selain itu, tunggakan biaya SPP bulanan.
Juga untuk lulusan SMA dan sederajat yang terancam tak bisa kuliah karena tidak mampu membayar biaya sebagai syarat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.
Indra mengatakan, untuk kasus tersebut biasanya dipercepat proses pencairan bantuan JPS-nya. Karena ujian masuk perguruan tinggi tak bisa ditunda. Demikian pula bantuan dana pengambilan ijazah. Karena ijazah dipakai sebagai syarat masuk perguruan tinggi. "Syarat pengajuan bantuan JPS pendidikan untuk masuk perguruan tinggi cukup banyak. Sehingga butuh waktu panjang pengurusannya. Makanya sosialisasi JPS harus gencar," beber kader Partai Golkar asal Turi itu.
Indra merinci, bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi maksimal Rp 7 juta. Ini bisa untuk membayar biaya semesteran. Sedangkan bantuan biaya sekolah maksimal Rp 5 juta. "Jadi kalau biayanya melebihi pagu, maka warga terkait cukup membayar selisih kekurangannya saja. Ini tentu sudah sangat membantu," tuturnya.
Itu berlaku bagi siswa sekolah negeri maupun swasta. Di mana saja. Yang terpenting siswa tersebut warga Sleman.(yog) Editor : Editor Content