Usulkan Pembentukan Sekber Pariwisata di DIJ

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 23 Maret 2022 | 21:32 WIB
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Pemprov dan pemkab serta pemkot di DIJ didorong untuk membentuk sekretariat bersama (Sekber) Pariwisata. Sebagai forum kerjasama antar pemerintah daerah dalam upaya memajukan pariwisata di DIJ. Layaknya Sekber Kartamantul yang dulu melibatkan Pemkot Jogja, Pemkab Sleman dan Pemkab Bantul.

Penasehat Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM Leksono Probo Subanu mengatakan, Sekber Kartamantul atau Jogjakarta, Sleman dan Bantul, dulunya dibentuk untuk mengatasi ego sektoral tiap pemda. Mereka yang dulunya susah bekerja sama bisa disatukan dalam satu forum dialog. Bahkan keberadaan Sekber Kartamantul diakui prestasinya secara nasional dan internasional. "Bisa tidak hal serupa diwujudkan dalam Sekber Pariwisata," katanya dalam Workshop Manajemen Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Kawasan Lindung, Rabu (23/3).

Menurut dia, untuk pengembangan pariwisata di DIJ yang lebih terintegrasi, perlu dilakukan secara bersama-sama. Apalagi dengan luas wilayah DIJ yang tidak terlalu luas. Juga hanya ada lima pemerintah daerah. Dengan Sekber Pariwisata, kata dia, nantinya akan dikelola secara profesional oleh pihak swasta. "Tinggal pembiayaannya yang urunan dari tiap pemda," tuturnya.

Kepala PSPPR UGM Bambang Hari Wibisono menambahkan, sebagai daerah tujuan wisata, DIJ memiliki destinasi wisata dengan ciri alami yang khas dan unik. Selama dua dekade terakhir, tempat wisata baru bermunculan, mulai dari pantai berpasir, pantai berbukit, sungai, relung bawah tanah maupun perbukitan.Namun demikian, pemanfaatannya harus betul-betul cermat sebab kekayaan bukan untuk jangka pendek melainkan akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. “Konsens kita, sumber daya alam bisa kita jaga kelestariannya dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

Hadir sebagai salah satu pembicara, Ketua Komisi B DPRD DIJ Danang Wahyubroto juga menilai komunikasi sebagai penyebab terkendalanya pengembangan pariwisata. Dia menyebut, secara perundangan payung hukum yang ada sudah lengkap. Karena itu dia mendorong semua stakeholder untuk bisa saling berkoordinasi. "Masalahnya keterbatasan komunikasi. Jangan berpikir pemerintah itu penguasa tetapi pelayanan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIJ Gusti Kanjeng Ratu Bendara mengakui, salah satu kendala adalah obyek wisata yang dimiliki oleh pemkot dan pemkab. Untuk promosi pun masih dilakukan masing-masing daerah, melalui dinas pariwisata tiap pemda. Menurut dia, hal itu perlu diubah dengan sinergitas. Di antaranya dia menyebut aplikasi Visiting Jogja milik pemprov yang bisa dimanfaatkan. "Itu juga akan memudahkan wisatawan jika akan mengadu, jadi tidak perlu mengadu ke medsos," ujarnya. (cr5/pra)

 

 

  Editor : Editor Content
pariwisata DIJ GKR Bendara