Nicotiana Tobacum L, lanjutnya, telah menjadi arena pertarungan kuasa. Tentunya yang senantiasa mengkonsolidasikan berbagai strategi yang kompleks melalui perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu.
“Ada relasi kuasa pengetahuan dalam hal ini. Ada pertarungan politik yang keras. Kita wajib menjaga agar kebenaran tidak dikorbankan, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk kedaulatan hukum,” jelas AB Widyanta, Jumat (4/3).
Senada dengan Widyanta, Koordinator Nasional Komunitas Kretek (2010-2016) Abhisam Demosa menuturkan perusahaan farmasi ingin merebut dan mematenkan nikotin. Sayangnya terkendala dan tak bisa terwujud. Sehingga mereka memproduksi Nicotine Replacement Therapy (NRT).
Menurut Abhisam, kretek sejak dulu telah digerogoti oleh pihak asing. Padahal kretek adalah kedaulatan bangsa Indonesia. Terbukti 90 persen produksinya dari dalam negeri dan diproduksi oleh masyarakat negeri sendiri. Akar kebudayaannya juga sangat kuat.
"Karena nikotin itu alami dia tidak bisa dipatenkan, jadi mereka membuat senyawa mirip nikotin," kata Abisham dalam diskusi tersebut.
Seorang arsiparis muda Muhidin M. Dahlan mengkategorikan Nicotine War sebagai buku perang. Menurutnya, semula merokok adalah akvitas yang normal. Seiring waktu berubah menjadi pembinasaan manusia, penyebab kemiskinan dan memperluas pengangguran.
Nicotine War, lanjut Gus Muh, sapaan akrabnya, tidak hanya dikatakan buku perang. Leboh detil juga buku yang sarat akan kepentingan ekonomi dan politik. Hal itu terlihat bagaimana nikotin ingin direbut kemudian dipatenkan. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan.
"Kampanye perang terhadap rokok berdampak serius terhadap regulasi dan penyempitan ruang Industri Hasil Tembakau. Hal ini terbukti, bagaimana peraturan-peraturan yang eksesif yang diterbitkan oleh pemangku kebijakan syarat akan kepentingan," ujar Gus Muh. (dwi) Editor : Editor News