"Selama ini semua kalurahan sudah menerima (danais, Red) tetapi bervariasi, ada yang Rp 55 juta bahkan ada 1 miliar. Kami harapkan akses lebih merata," kata Lurah Triharjo Irawan yang baru saja terpilih kembali sebagai ketua pimpinan Manikmoyo untuk kedua kalinya saat ditemui di acara pembentukan kepengurusan baru Manikmoyo di Westlake Resto, Trihanggo, Gamping, Sleman, Selasa (28/12).
Rekomendasi optimalisasi ini akan diusulkan ke Pemerintah DIJ melalui Pemkab Sleman. Dan diharapkan nilai danais dinaikkan tetapi tetap dipukul merata untuk mengganjal anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) yang terpotong 40 persen dampak Perpres tersebut. Dimana jumlah 40 persen itu wajib digulirkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
"Kami mengusulkan danais untuk APBKal ditambahin. Sehingga tidak mengganggu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan, manfaatnya juga dirasakan masyarakat," terangnya.
Menurutnya, hal ini sangatlah penting dalam penyusunan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART), kepengurusan dan program kerja. Adanya pemangkasan 40 persen tersebut, menyulitkan dalam menentukan pembangian anggaran dengan program kerja kalurahan.
Dalam pertemuan ini, Manikmoyo juga menyusun program jangka panjang berkaitan dengan optimalisasi lurah sebagai pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom termasuk kesejahteraan dan perlindungan hukum.
Ketua panitia kegiatan sekaligus Lurah Purwobinangun, Heri Suasana berharap dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan lurah-lurah di Kabupaten Sleman semakin guyup, kompak, dan saling bersinergitas untuk pemajuan kalurahan. Menanggapi aturan perpres tersebut, dia menyadari sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa sangatlah tidak mudah mengubah kebijakan pusat.
"Meski begitu, melalui paguyuban lurah ini kita berupaya, melalui dewan dan pemerintah kabupaten ada pos anggaran mengganti 40 persen. Karena bagaimana pun juga pembangunan itu penting," ucapnya. (mel/bah)
Editor : Editor Content