"Kami memohon kepada bupati ikut membantu mengkaji aturan tersebut. Dampaknya seperti apa, dan kami mohon Bupati dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat," ungkap perwakilan anggota Suryo Ndadari Kabupaten Sleman, Irawan usai menyerahkan surat keberatan aturan tersebut kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Pendopo Parasamya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Rabu (15/12).
Di dalam aturan itu disebutkan, penggunaan dana desa 2022, sebesar 40 persen di antaranya untuk bantuan langsung tunai (BLT). Bagi desa persentase tersebut memberatkan. Terlebih, saat ini desa sudah menyusun rencana anggaran penggunaan dana desa tahun 2022. Anggaran BLT maksimal 20 persen tergantung kemampuan desa dan jumlah penduduk miskin. Sisanya, anggaran diperuntukan untuk program pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.
Kalau itu harus diterapkan, maka 20 persen sisanya untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk kegiatan penanggulangan kebencanaan dan sisanya untuk program desa yang dudah dimusdeskan. ”Estimasinya, tinggal 32 persen untuk program desa ini terlalu kecil," kata Irawan, Lurah Triharjo, Sleman itu.
Apabila kebijakan ini terlaksana, dampaknya akan terjadi gejolak, memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial masyarakat. Akan memperparah bantuan tidak tepat sasaran karena desa mau tidak mau harus dapat memenuhi kuota tersebut.
Anggaran dana desa (ADD) 20 persen untuk BLT saja, desa sudah kewalahan menyisir agar bantuan tepat sasaran. Karena masih banyak bantuan lainnya yang meng-cover. Seperti bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH) dan lainnya. "Bagaimana dengan 40 persen. Bisa-bisa tidak tepat sasaran. Toh di dalam program desa juga untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi berperan serta membangun desa," bebernya.
Selain meminta saran pengkajian kepada bupati, paguyuban Suryo Ndandari juga akan menyampaikan sikap keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman. "Karena ini tanggungjawab desa kepada masyarakatnya. Kami meminta kebijakannya," sambungnya.
Kustini mengaku siap bergerak cepat, melakukan pengkajian dan akan menjembatani permintaan paguyuban lurah dan pamong desa ini. Selanjutnya, akan meneruskannya ke pusat. "Kami selaku pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan karena keputusan itu dari pusat. Tapi kami akan berupaya menyampaikan aspirasi keberatan (aturan, Red) ini," ungkapnya. (mel/bah)
Editor : Editor Content