Pilur Digelar 31 Oktober

Editor Content • Dipublikasikan Jumat, 27 Agustus 2021 | 17:30 WIB
FOTO: Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
FOTO: Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Kontestasi pemilihan lurah (pilur) serentak 2021 di 35 kalurahan Kabupaten Sleman yang semula tertunda tetap digelar. Hajatan ini akan digelar 31 Oktober mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya mengatakan, pilur ditunda dua bulan sejak surat keputusan dari Kemendagri pertama turun. Yakni, 22 Agustus lalu. ”Tetapi berdasarkan kesepakatan bersama (calon lurah, red) di laksanakan di akhir bulan, tepat di hari Minggu,” jelas Harda Kamis (26/8).

Penundaan ini sempat memantik keluhan peserta pilur. Bahkan meminta bupati melayangkan surat menolak penundaan pilur kepada Mendagri. Tetapi oleh mendagri ditolak. "Mendagri menolak, arahannya tolong jalankan surat inmendagrinya," ungkap Harda yang tidak menyebutkan detail nomor inmendagri .

Selama dua bulan ini, pihaknya akan menyiapkan teknis pelaksanaan pilur. Mulai dari pelatihan teknis lapangan hingga tahapan cetak gambar peserta pilur. "Ini seminggu waktunya dan masih ada tahapan lainnya," ungkap dia.

Menurutnya, pilur harus tetap dilaksanakan agar segera mendapatkan kepastian hukum di pemerintahan kalurahan. Karena peranan pejabat definitif sangat penting. Meskipun digantikan oleh pejabat sementara (PJ) namun kedudukannya sangat terbatas. "Nah, kalau mundur-mundur repot nanti," katanya.

Sebelumnya, Pilur ditunda beberapa kali karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Awalnya 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September. Karena Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Kemudian muncul SK Kemendagri 141/4251/sj tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan pergantian antar waktu (PAW), dengan alasan pandemi Covid-19.

Peserta incumbent Lurah Candibinangun, Pakem, Sismantoro mengatakan, instruksi penundaan hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan, yang disahkan Presiden Jokowi pada 7 Agustus 2018 lalu. Sementara otonomi daerah harus tetap berjalan. ”Sebagaimana Perda Nomor 18 tahun 2017,” terangnya.

Menurutnya jika hanya mengacu pada dasar undang-undang tersebut, bisa dimungkinkan penundaan akan terus dilakukan karena PPKM level 4 terus diperpanjang. Padahal jika ditelaah dilakukan dengan sistem e-voting dan protokol kesehatan ketat, hanya memerlukan waktu dua menit untuk setiap suara.

Oleh sebab itu dia meminta agar pemkab melayangkan surat keberatan dari para peserta pilur tersebut. Mereka juga akan melampirkan tandatangan keberatan di 84 kalurahan se-Kabupaten Sleman. "Diterima atau tidaknya usulan tersebut, yang penting kita ajukan keberatan," tandasnya. (mel/bah) Editor : Editor Content
Sleman PPKM