Pilur di 35 Kalurahan Ditunda

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 27 Juli 2021 | 17:44 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman Budiharjo.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman Budiharjo.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
 

RADAR JOGJA - Pemilihan lurah (Pilur) Serentak di 35 Kalurahan tahun ini ditunda. Kendati begitu Pilur tetap dilaksanakan sebelum pelantikan lurah berlangsung pada 16 September mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman Budiharjo memastikan pilur ditunda. Kendati begitu, pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Sejatinya, pilur hendak di gelar pada 22 Agustus mendatang.  "Prinsip ada beberapa tahapan yang seharusnya dilaksanakan pada 3-20 Juli ditunda. Ini segera akan kita lakukan lebih dulu," kata Budi dihubungi Radar Jogja, Senin (25/7).

Penundaan itu menginggat tingginya kasus Covid-19 dan kebijakan pemerintah pisat menerapkannaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Lalu berlanjut PPKM level 4 yang berjalan 21-25 Juli.

Budi mengatakan, tahapan pilur yang belum dilaksanakan akan segera dimulai lagi awal Agustus. Yaitu, ujian tertulis bagi kalurahan yang memiliki lebih dari lima bakal calon lurah. Menyusul kegiatan bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), undian calon,  tahapan kampanye dan seterusnya. "Ini akan segera kita mulai. Karena tahapan ini secara teknis bisa diatur. Dibatasi maksimal 30 orang," tutur dia.

Pejabat yang merangkap Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menyebutkan, pelaksanaan ujian tertulis ini dilaksanakan di empat kalurahan. Antara lain, Kalurahan Margonulyo, Kapanewon  Seyegan. Kemudian Kalurahan Trimulyo, Sleman. Kalurahan Trihanggo, Gamping dan Kalurahan Sendangadi, Mlati. Yang mana jumlah bakal calonnya ada enam sampai sembilan orang."Untuk waktunya kita masih koordinasikan. Menunggu keputusan Bupati. Prinsipnya Pilur mundur masih dalam koriror 16 September harus terlantik, sebab terakhir menjabat 15 Septemper, sang petahana," ungkapnya.

Kendati begitu, pelaksanaannya tetap berpedoman pada situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di Bumi Sembada ini. Jika kasusnya tetap tinggi berada di level 4, kebijakan tersebut tetap menunggu instruksi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Harda Kiswaya belum dapat berkomentar banyak. Penyelenggaraan Pilur dan tahapannya, masih menunggu keputusan penetapan situasi dan kondisi Kabupaten Sleman. "Kecenderungan level apa nanti kita baru rapatkan dengan kemendagri," tandasnya. (mel/pra)  Editor : Editor Content
PPKM PMK Pilur Serentak