Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Sleman, Bondan Yudo Baskoro mengatakan, pemberlakuan PPKM sudah berjalan hampir 3 bulan. Tepatnya pada 11 Januari dan PPKM mikro jilid 3 berakhir 22 Maret. Jumlah 4.335 pelanggaran tersebut, berdasarkan catatan aparat penertiban dan penegakan di lingkup kalurahan dan kapanewon, yang berkoordinasi dengan TNI/Polri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.298 pelanggar dilakukan teguran langsung di lokasi. Rata-rata teguran diberikan pada rumah makan atau restoran.
Pelanggaran dilakukan dengan membuka pelayanan operasional makan di tempat, melebihi target dan mengundang kerumunan masa. ”Pelanggar ini tidak diberikan sanksi. Namun, beberapa terpaksa ditutup karena tak mengindahkan teguran dan melanggar protokol kesehatan (prokes),” jelasnya Kamis (25/3).
Nah kalau penggunaan masker, kata Bondan, tingkat kedisiplinan masyarakat sudah tinggi. Indikasinya, hampir 100 persen mengenakan masker. Sementara jumlah pelanggaran pada jam operiasional makan di tempat mencapai 946 pelanggar. Sebanyak 72 di antaranya dilayangkan surat peringatan tertulis. Dan delapan rumah makan diantaranya dilakukan penutupan lokasi. "karena terbukti melanggar dan tak mengindahkan aturan prokes," katanya.
Sementara itu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo selalu mengimbau agar masyarakat disiplin dan taat prokes. Adanya perpanjangan masa PPKM hingga 5 April mendatang diharapkan jumlah kasus pelanggaran semakin berkurang. Karena, mulai ada pelonggaran. Baik perkumpulan yang sifatnya langsung atau bagi kapasitas makan ditempat, pelayanan publik yang semula dibatasi 25 persen kini dinaikkan menjadi 50 persen.
Nah, seiring adanya vaksinasi meski pun belum menyeluruh, dia berpesan agar masyarakat tak bosan menerapkan prokes untuk menekan persebaran Covid-19. Seperti halnya per 24 Maret, pukul 13.00, yang semula Sleman masuk zona merah dan oranye, saat ini menurun menjadi kuning dan hijau. "Mudah-mudahan vaksinasi berjalan, Sleman seluruhnya menjadi zona hijau," harap dia. (mel/bah)
Editor : Editor Content