SP menjelaskan, LKPJ Tahun Anggaran 2020 disampaikan saat rapat paripurna karena masa jabatannya yang akan berakhir pada 17 Februari mendatang. Menurut dia, LKPJ disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah.
Materi LKPJ, kata Sri Purnomo, berupa informasi capaian pelaksanaan kebijakan strategis, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut SP menyampaikan, realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pelaksanaan pembangunan di 2020. Kinerja peningkatan tatakelola pemerintahan 2020 di antaranya ditunjukkan dengan mempertahankan predikat A selama dua tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). "Dengan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 81,99," jelas SP melalui keterangan tertulis Senin (15/2).
Pemkab Sleman juga meraih Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-9 kalinya. Atas laporan keuangan pemerintah Daerah tahun 2019. Selain itu Pemkab Sleman juga meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 kategori "sangat tinggi” dengan nilai 3,514.
SP menuturkan, adanya pandemi Covid-19 juga berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020. Yang hanya trealisasi Rp 788,247 miliar atau turun Rp183,803 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 972,049 miliar. “Namun bila dilihat dari aspek perencanaan presentase realisasi pendapatan asli mencapai 29,79 persen dari target 27,25 persen atau berkinerja 109,28 persen,” ujarnya. (eno/pra) Editor : Editor Content