Level Kalurahan-Kapanewon Dibentuk Tim dan Posko

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 9 Februari 2021 | 18:09 WIB
Sekda Sleman Harda Kiswaya.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
Sekda Sleman Harda Kiswaya.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Pemerintah pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Covid-19. Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang. Mulai 9 hingga 22 Februari akan diberlakukan PPKM Mikro.

Kebijakan ini pun turut dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Pelaksanaannya akan diperketat. Pantauan Covid-19 akan diintensifkan hingga tingkat RT. “Sesuai Kemendagri kan diperpanjang lebih ke mikro. Secara keputusan ada dua di Sleman, yaitu untuk level kalurahan dan kapanewon,” ungkap Sekda Sleman Harda Kiswaya Senin (8/2).

Melalui zoom meeting pihaknya hendak merapatkan hal itu dengan semua stakeholder, baik dari kalurahan, kapanewon maupun hotel dan restoran. Dimungkinkan untuk keberlanjutan aktivitas pelayanan dan ekonomi, kabupaten hendak memberikan kelonggaran. Misalnya pada jam operasional hotel dan restoran. Jika Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyaakat (PTKM) DIJ diberikan batasan waktu maksimal pukul 20.00. Yang akan datang mendapat kelonggaran jam buka hingga pukul 21.00. Kendati begitu pemberlakunan sistem kerja masih sama, 50 persen work from home (WfH) dan 50 persen work from home (WFO). Demikian juga kapasitas makan di tempat juga 50 persen.

“Jadi lebih ditegaskan di level kalurahan dan kapanewon dibentuk posko dan tim,” ungkap Harda. Pihaknya akan menguatkan operasionalnya dengan memberikan bantuan pendanaan. Disebutkan, belum semua desa di Bumi Sembada memiliki shelter Covid-19. Ada yang masih bertahan, ada juga yang sudah ditinggalkan.

Dalam masa pembatasan level mikro ini, pemetaan zonasi persebaran Covid-19 akan diintensifkan. Hal ini untuk memudahkan dalam pemantauan. Sekaligus dinilai lebih ampuh dalam mencegah persebaran Covid-19. “Kita akan pertajam, besok akan kita bahas. Akan disusun dengan Instruksi Bupati,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo menambahkan, pada perpanjangan PTKM ini pihaknya hendak melakukan rekap data, memetakan kembali kasus terkonfirmasi positif selama tujuh hari terakhir. Pemetaan data berdasarkan tingkat RT. Zonasi mana yang masuk dalam zona merah.

Sebagaimana dibeberkan, jika dalam satu RT dijumpai lebih dari 10 orang terpapar Covid-19, maka masuk dalam zona merah. Jika kasusnya 6-10, masuk zona oranye. Angka kasus 1- 4, masuk zona kuning. Jika kasusnya nol, maka zona hijau. “Satu rumah isi 10 orang positif dan satu rumah isi satu orang positif dihitung sama. Kalau lebih dari 10 kasus, maka lockdown-nya RT,” bebernya.

Dengan demikian diharapkan angka Covid-19 dapat ditekan. Pihaknya mengimbau agar kalurahan menghidupkan kembali Satgas Covid-19 hingga tingkat RT. Dengan begitu pihak puskesmas masing-masing kapanewon dapat melakukan pemantauan langsung terkait pendataan itu. “Selama ini jadup (jaminan hidup) dinsos ada. Sekarang diperbolehkan dengan dana desa. Meski agak kesulitan, harus mengubah dulu,” tandasnya. (mel/laz) Editor : Editor Content
Sleman Pantauan Covid-19 PPKM