Sebanyak 44 narapidana (napi) mendapatkan asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses pembinaan napi dan anak dengan cara membaurkan di lingkungan masyarakat (rumah, red) ini dilaksanakan selama enam bulan. Mulai 5 Januari 2021 hingga Juni 2021.
Kepala Lapas Kelas II B Sleman Kusnan mengatakan, program asimilasi ini sebagai tindak lanjut implikasi atas perubahan Peraturan Menteri (Permen) No 10 tahun 2020 menjadi Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tahun 2020 oleh Direktoral Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh UPT di Indonesia melalui teleconference yang digelar pada ( 4/1) lalu.
"Ini juga kaitannya dengan persebaran Covid-19 DIJ yang akhir-akhir ini diketahui meningkat," kata Kusnan di Kantornya, Jumat (8/1).
Kusnan menambahkan, warga binaan lapas yang mendapatkan kesempatan ini merupakan napi yang sudah menjalani setengah masa pidana dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
Asimilasi ini tidak diberikan pada napi yang menyandung kasus narkotika, terorisme, korupsi. Bukan pula napi yang melakukan kejahatan atas keamanan negara, melanggar hak asasi manusia berat, pembunuhan pasal 339 dan 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP dan kesusilaan pasal 285-290 KUHP.
Meski mendapatkan asimilasi, napi wajib absen tiga kali. Yakni lapor ke Bapas. Apabila selama proses ini berlangsung namun kembali melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan.
Maka, laporan dicabut. Warga binaan harus bersiap diri kembali ke bui. Adanya asimilasi ini, mengurangi beban kapasitas lapas yang sebelumnya sempat mengalami overload. Dari 300 orang sebelum pandemi menjadi 200 orang hingga saat ini.
Dari total warga binaan yang mendapat asimilasi, 7 di antaranya keluar perdana di tahun ini. "Sehingga lebih longgar napi tidur tidak berdesakan," tambahnya.
Disebutkan, kapasitas lapas menampung 196 orang. Ke depan kapasitasnya akan dinaikkan menjadi 225 orang. "Ini masih dalam pengajuan," katanya. (mel/sky) Editor : Editor News