Kasus Anak Berhadapan Hukum Naik 100 Persen

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 30 Desember 2020 | 15:57 WIB
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA - Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sleman menurun. Pada 2019 kasus kekerasan mencapai 139. Sementara hingga akhir Desember 2020 ini angkanya turun menjadi 133.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan, jumlah tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun non KDRT. Kekerasannya pun beragam, mulai dari kekerasan psikis, fisik, penelantaran anak, eksploitasi kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. ”Penurunannya enam kasus. Tidak signifikan," ungkap Linda sapaan akrabnya, dihubungi Radar Jogja, Selasa (29/12).

Disebutkan, data itu yang terhimpun dari layanan aplikasi sistem informasi perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DP3APPKB Sleman. Selain itu, juga berdasarkan laporkan para pelapor (admin) di tingkat kalurahan, kapanewon, kabupaten, institusi/lembaga swasta, polsek, puskesmas dan rumah sakit. "Sudah terintegrasi dari aplikasi itu untuk pelapor," bebernya.
Kendati begitu, kasus anak berhadapan hukum (ABH) naik. Jika 2019 ada 15 korban dan 5 pelaku, maka pada 2020 per September ada 31 korban dan 12 pelaku. Dimana mereka masih dibawah umur. ”Masih pelajar, berusia kurang dari 17 tahun,” jelasnya.

Dijelaskan, pihaknya belum melakukan penelitian secara studi akademik terkait meningkatnya ABH. Hal tersebut disebabkan faktornya kompleks. Namun dikatakan, kurangnya perhatian pemantauan saat di rumah menjadi penyebab. ”Kemungkinan juga dampak dari pendidikan daring,” terangnya.
Yang biasanya anak mendapat pengawasan saat belajar di sekolah. Ketika belajar di rumah orang tua tetap sibuk bekerja. Sehingga anak kurang pengawasan.

Dikatakan, upaya promotif dan preventif telah dilakukan. Regulasi mengenai jam istirahat anak juga mulai ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 45 tahun 2020 disebutkan, bahwa pukul 22.00 hingga 04.00, anak-anak tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi oleh orang tua. Atau alasan lain, misalnya ada kegiatan bersama-sama. Termasuk menggerakkan jam belajar masyarakat. Ketaatan masyarakat perlu didorong agar lebih optimal untuk megimplementasikan jam belajar masyarakat dan jam istirahat bagi anak.

Upaya lainnya dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, mengenai ketahanan keluarga kepada orangtua. Melakukan kegiatan pembinaan, bina keluarga remaja dan melakukan inisiasi-inisiasi sekolah ramah anak, madrasah ramah anak, desa ramah anak dan juga pondok pesantren ramah anak.

Termasuk, membimbing, membina, memfasilitasi, lembaga untuk anak. Seperti Forum Anak Sleman, forum pusat informasi konseling remaja (pikrem) dan pramuka saka kencana. Bersinegi pula dengan dinas lain, seperti kemenag, dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

Dijelaskan, penyebab kekerasan juga beragam. Tak melulu karena faktor ekonomi. Yang sering dijumpai, adanya komunikasi yang tidak harmonis. Juga pemahaman pola asuh yang belum pas. "Sekali lagi untuk justment seperti itu diperlukan studi secara akademik. Dan kita belum lakukan," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kepolisian Resor Sleman, ABH yang tersandung kasus tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (sajam) dan senjata pemukul tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat RI nomor 12 tahun 1951. "Sampai pertengahan Desember ada sepuluh lebih kasus, pelakunya di bawah umur," ungkap Kasatreskrim AKP Deni Irwansyah belum lama ini. (mel/bah) Editor : Editor Content
kdrt Kabupaten Sleman