RADAR JOGJA - Yogyakarta Eksekutif Watch (YEW) meminta masyarakat di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman yang hari ini mencoblos, menentukan pilihannya dengan cerdas. Penggunaan bantuan sosial untuk pemenangan satu pasangan calon (paslon) bukan cara berdemokrasi yang elegan.
Direktur YEW Fajar Mulia menyatakan, selama masa kampanye menemukan berbagai indikasi kecurangan oleh salah satu paslon, merata di semua daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini. “Indikasi kecurangan yang kami temukan yaitu adanya program pemerintah yang disalahgunakan untuk kampanye salah satu paslon. Bahkan kami menemukan bansos yang mencatut foto Sri Sultan Hamengku Buwono X dan putrinya,” kata Fajar Selasa (8/12).
Kecurangan dengan menumpang program pemerintah ini, lazim disebut politik ‘Gentong Babi’, menurut Fajar merupakan bentuk penyelewengan yang mengarah ke korupsi. Penyalahgunaan bansos ini secara nyata digunakan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada satu paslon.
Karena adanya indikasi korupsi oleh paslon, YEW meminta lembaga penegak hukum ikut mengawasi dan menyelidiki indikasi oknum di organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat. “Kami tidak mendiskreditkan satu paslon, namun semua sudah tahu dari pemberitaan dan media sosial. Kami ingin mengingatkan masyarakat memilih paslon yang memiliki kredibilitas, integritas, untuk mengelola pemerintah daerah ke depan secara bersih dan bertanggung jawab, serta berkomitmen mewujudkan good and clean governance,” kata Fajar.
Sekretaris Executive YEW Prawoto Priyo Hartono menilai, demokrasi yang benar adalah melakukan politik adu gagasan dan adu rencana menarik simpati masyarakat. “Kami tidak menginginkan masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada pimpinan yang menumbuhsuburkan budaya korupsi. YEW akan mengawasi terus perilaku yang mengarah korupsi dan berusaha menemukan bukti untuk diproses hukum,” jelasnya. (kus/laz) Editor : Editor Content