Menurutnya, proses pergantian kepemimpinan maupun sebuah jabatan dengan melibatkan orang terdekat sudah ada pada masa lalu. Lebih dikenal sebagai politik kekerabatan. Namun sistem tersebut tidak pernah mendapatkan kritik atau bahkan menjadi asumsi publik seperti era demokrasi saat ini, yang dikenal sebagai dinasti politik. "Mengapa di masa lalu tidak ada olok-olok politik dinasti, padahal konsep itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang ditunjukkan sikap pemilih dengan mempertimbangkan bibit, bobot, dan bebet ketika memilih pemimpin. Secara substantif itu sama dengan politik dinasti," ungkapnya.
Mengapa disebut demokrasi liberal? Purwo menjelaskan, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya kebebasan berjuang yang dijamin sebagai hak. Desain tersebut sudah mengakar, namun tidak pernah diakui oleh pelaku atau bahkan pakar politik itu sendiri.
Kebebasan individualitas saat ini dijamin oleh undang-undang, dan kemudian semua orang secara hukum berhak untuk berjuang hidup. Dalam konteks pilkada, menggunakan segala sumber daya apa pun yang tersedia, termasuk kekerabatan, diperbolehkan lantaran tidak ada larangan hukumnya.
"Pertaruhannya tinggal masyarakat itu tertarik memilih atau tidak. Kalau memang yang terlibat itu orang-orang yang mempunyai kebaikan di masa lalu dan kebaikannya terkonfirmasi, kalau orang kemudian bersimpati memilih tidak ada salahnya secara hukum," jelasnya.
Sistem demokrasi itu sendiri, lanjut Purwo, bukan untuk memikat hak. Melainkan untuk memperjuangkan hak. Konsekuensi demokrasi dalam bahasanya adalah untuk melampiaskan hak dan kemudian tinggal akal sehat publik yang menilai dan menentukan. Sebab, dalam demokrasi rakyat adalah objek yang memiliki pilihan untuk secara sadar memilih. Atau justru tidak memilih karena ada pengaruh. "Game-nya adalah rebutan suara dan semua orang mencari cara terbaik untuk menang. Ya itu game demokrasi liberal yang sudah diseting begitu,” katanya. “Yang saya salahkan adalah game demokrasinya, bukan orang yang memanfaatkan atau dijamin secara hukumnya. Dan ini terjadi di semua wilayah Indonesia," tegas Purwo.(*) Editor : Editor Content