STIMARYO Cari Solusi Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 8 Oktober 2020 | 16:27 WIB
SEMINAR NASIONAL: Para pembicara dalam seminar nasional online yang digelar STIMARYO dengan teman
SEMINAR NASIONAL: Para pembicara dalam seminar nasional online yang digelar STIMARYO dengan teman
RADAR JOGJA – Perlindungan tenaga kerja pelaut, terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan masih jadi PR. Hal itu yang membuat STIMARYO menggelar Seminar Nasional Online bertajuk "Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut Indonesia Pada Industri Kemaritiman Internasional" secara online, Rabu (7/10).

Ketua Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (STIMARYO) Wegig Pratama mengungkapkan, masalah kesesuaian kompetensi pelaut yang dipersyaratkan di dunia kerja kemaritiman telah didesain dan tertuang pada Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) untuk kapal niaga dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) untuk kapal penangkap ikan. Namun saat ini ada indikasi beredarnya sertifikat kompetensi illegal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan pekerja di atas kapal. "Kami melihat masih ada masalah-masalah tersebut yang diduga disebabkan karena belum terimplementasinya regulasi secara baik dan kompetensi yang dimiliki pelaut belum sesuai standar yang ditetapkan," jelas Wegig.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai keynote speaker Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, yang mewakili Gubernur, menyebut pada2019, pemerintah menyiapkan aturan baru untuk melindungi para pekerja Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan setelah laporan dari Greenpeace Asia Tenggara dan Serikat Buruh Migran Indonesia, ada 34 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di 13 kapal penangkap ikan asing mengalami kondisi kerja yang dikategorikan layaknya perbudakan modern.

"Lemahnya aturan merekrut dan menempatkan pekerja di kapal penangkap ikan dalam dan luar negeri. Berakibat, menimbulkan banyak kasus perdagangan manusia, kerja paksa, penipuan, pemotongan upah, kerja lembur berlebihan, penganiayaan fisik dan seksual adalah keluhan utama para ABK," papar Aji.

Lebih lanjut, Aji menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari kegiatan ini, yaitu pertama, lemahnya pengawasan tenaga kerja pelaut oleh dua sebab, baik belum cukup adanya payung hukum nasional maupun  belum diratifikasinya konvensi internasional, yang melindungi hak-hak dasarnya.

Kedua, kesulitan pengawasannya jika kapal perikanan dan kapal niaga itu berada wilayah laut internasional. Berbeda jika kapalnya merapat di pelabuhan Indonesia, kita bisa memeriksa dan menahannya jika ada pelanggaran. Ketiga, melakukan pengetatan izin perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTKIS) yang mengerahkan tenaga kerja pelaut. Pasalnya, menurut Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), ada sekitar 96 dari 109 PPTKIS belum memiliki Surat Izin PPTKIS dari Kemenaker.

Seminar Nasional ini menghadirkan enam pembicara yaitu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Capt.Hermanta, Kasubdit Pengawakan Kapal Perikanan Ditjen  Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan Muhamad Iqbal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Aria Nugrohadi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ Didik Wardaya, Indonesian National  Shipowners' Association Capt.Achmad Jauhari, dan Kesatuan Pelaut Indonesia Prof.Dr. Mathius Tambing, M.Si. (*/ita/pra) Editor : Editor Content
Perlindungan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Pelaut STIMARYO