Bawaslu Sleman Minta Panwascam Tingkatkan Pengawasan

Editor Content • Dipublikasikan Senin, 21 September 2020 | 19:08 WIB
Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan
Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan
RADAR JOGJA – Mendekati pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2020 Bawaslu Sleman meminta Panwascam untuk meningkatkan pengawasan. Saat ini untuk Panwascam ada dua pengawasan yang penting, yaitu pengawasan DPS dan Kampanye

Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, seiring padatnya jadwal tahapan, maka pengawasan perlu lebih dioptimalkan. Pada September setidaknya ada empat tahapan yang penting, yaitu pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati (Paslon Cabup dan Cawabup) pada 23 September, penetapan Nomor urut Cabup-Cawabup 24 September. “Serta tahap Kampanye dimulai 26 September hingga 14 hari menjelang pemungutan suara,” tutur Arjuna saat kunjungan ke Kantor Panwascam Kalasan, Minggu (20/9).

Arjuna menjelaskan, untuk Pengawasan DPS, Panwas harus lebih mencermati, memastikan, mengecek, serta memberikan saran kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) apabila belum memasang pengumuman, atau ada ketidaksesuaian data pemilih di setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS). “Posko aduan masyarakat juga harus dimaksimalkan, karena masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif untuk mencermati pengumuman DPS,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk persiapan pengawasan kampanye, Panwascam juga diminta melakukan pengawasan dan mendata alat peraga sosialisasi (APS) Bapaslon Cabup-Cawabup yang sudah banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan dan tempat umum. Menurut dia, pada 23-25 September masih dilarang kampanye. Termasuk di sosial media. “Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidanakan. Dalam peraturan, bunyinya setiap orang yang melakukan bisa dipidanakan,” tegasnya.

Arjuna juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Pengawas Pilkada senantiasa mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Sebab mematuhi Protokol kesehatan juga masuk dalam peraturan Pemilihan (Pilkada),” tegasnya.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwaslu Kecamatan Kalasan, Lilik Sumitro mengungkapkan, sesuai arahan dari Bawaslu Sleman, Panwascam beserta Panwaslu Desa se-Kecamatan Kalasan sudah melakukan pengawasan dan pendataan, sejak sepekan yang lalu. “Hingga hari ini kami sudah mendata APS sebanyak 96 buah. Rinciannya di Desa Purwomartani 63 buah,  di Desa Tirtomartani 23 buah, di Desa Selomartani tujuh Buah dan di Desa Tamanmartani tiga buah,” ungkapnya.

Dalam mempersiapkan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, unsur Panwascam Kalasan bekerjasama dengan stakeholder dari unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspimcam) dan pemerintah desa, serta masyarakat. “Sebagaimana arahan dari Bawaslu, kami juga senantiasa dalam bertugas melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19” paparnya. (cr1/pra) Editor : Editor Content
panwascam pilkada sleman 2020 bawaslu