Staf Departemen Pendidikan dan Propaganda (DPD) GSBI DIJ Erlangga menjelaskan saat ini banyak perusahaan yang merumahkan karyawan dan melakukan PHK dengan alasan pandemi. Meskipun demikian, jika merunut pada SE Menteri, merumahkan maupun PHK harus dilakukan secara berunding.
Bahkan selama ini, tambah Erlangga, perusahaan sama sekali tidak melakukan perundingan sebelum adanya kebijakan merumahkan karyawannya. Banyak karyawan yang dirumahkan, tidak memiliki jangka waktu yang jelas. "Bagaimana mekanismenya, semua berjalan sepihak oleh perusahaan," kata Erlangga usai melakukan audiensi dengan pihak Pemkab Sleman Selasa (11/8).
Jika situasi keuangan perusahaan menjadi alasan dari PHK maupun dirumahkannya karyawan, seharusnya perusahaan bisa membuktikan kerugian yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Dalam hal ini juga harus diaudit oleh akuntan publik. Jika memang benar merugi, Erlangga mempertanyakan keuntungan yang selama ini didapatkan perusahaan sehingga tidak bisa mempertahankan karyawannya.
Oleh dasar tersebut, GSBI DIJ berharap Pemkab Sleman bisa sesegera mungkin mengeluarkan peraturan. Terlebih, perusahaan bisa menaati aturan yang dikeluarkan oleh Pemkab sebelum merumahkan atau melakukan PHK. Minimal, dengan aturan yang jelas bisa melindungi hak buruh selama masa pandemi. ”Kami akan memantau kelanjutan dari regulasi yang dituntut selama satu sampai dua bulan ke depan. Kalau memang belum ada, kami akan menyikapi mungkin dengan demo ke Pemkab Sleman atau Pemprov DIJ," ungkap Erlangga.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman Sutiasih mengaku keluhan dan masukan dari GSBI telah ditampung. Selanjutnya akan didiskusikan dengan lembaga kerja sama (LKS) Tripartit Kabupaten Sleman. Dalam hal ini diketuai oleb Bupati Sleman yang wakilnya dari tiga unsur yakni Disnaker, aliansi perusahaan Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja. "Hasil diskusi dari tiga pihak akan diserahkan ke Bupati," jelas Sutiasih.
Sutiasih juga menyayangkan adanya perusahaan yang belum sesuai melaksanakan SE Menaker. Yang mana kesepakatan keduabelah pihak terkait merumahkan tidak ditentukan waktunya. "Kesepakatan itu harus tertulis jelas dan disepakati oleh bipartit," tuturnya. (eno/bah) Editor : Editor Content