Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Elly Supriyanti menjelaskan pada gelombang dua pendaftaran, sudah ada 869 orang yang datang ke kantor disnaker baik Kota Jogja maupu kabupaten-kabupaten untuk meminta bantuan maupun informasi mengenai pendaftaran kartu prakerja.
Meskipun memiliki peminat tergolong tinggi, proses pendaftaran masih terkendala banyaknya masyarakat yang gagap teknologi. Mengingat pendaftarannya dengan sistem daring langsung ke PMO (Project Management Office).
Melihat kondisi tersebut, Elly menuturkan pihaknya membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin meminta informasi mengenai kartu prakerja. "Didominasi masyarakat Bantul. Kami melayani baik dari perusahaan yang akan mendampingi karyawannya atau masyarakat langsung," jelas Elly kemarin (28/4).
Menurut Elly, masyarakat yang mendaftar kartu prakerja berasal dari latar balakang beragam. Mulai dari pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan dari berbagai sektor. Sedangkan untuk ketersediaan pelatihan, pemerintah talah menyediakan 2.055 jenis pelatihan. Nantinya, masyarakat bisa memilih jenis pelatihan yang diinginkan saat lolos verifikasi data.
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia (UII) Faza Fakhrunnas menuturkan penggunaan anggaran untuk program kartu prakerja tidak efisien. Meskipun jika dilihat dari jenis programnya, masih ada kemungkinan kompetensi para calon pekerja akan mengalami peningkatan.
Hanya saja, tidak ada jaminan setelah dilakukan pelatihan, masyarakat akan mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan.
Faza menuturkan, jika tujuan program prakerja digunakan untuk mempersiapkan pekerja di sektor industri, hal tersebut tidak akan banyak membantu. Pelatihan yang ada, hanya mendorong peserta pelatihan untuk membuka usaha atau bekerja di sektor informal yang tetap saja sangat rentan. "Dimungkinkan adanya program magang dengan subsidi pemerintah. Otomatis skill akan terlatih sendiri dengan bekerja di perusahaan," ungkap Faaza.
Menurutnya, pemerintah lebih baik memberikan subsidi kepada perusahaan yang terdampak Covid-19, khususnya UMKM. Subsidi tersebut bisa dilakukan dengan metode subsidi gaji kepada perusahaan untuk para pekerja dengan pertimbangan upah minimum regional (UMR). Paling tidak, hal ini bisa digunakan untuk tidak menambah jumlah pekerja yang dirumahkan. "Mengingat data dari kementrian tenaga kerja sudah merilis bahwa lebih dari 1 juta pekerja telah dirumahkan selama pandemi," tambahnya. (eno/bah) Editor : Editor Content