"Pada 2017 Sleman di peringkat delapan. Sedangkan pada 2018 dengan prevelensi 1,19 sehingga rankingnya di atas 25," kata Kuntadi Jumat (20/7).
Dikatakan, pihaknya telah memetakan daerah rawan peredaran narkoba yaitu rawan 1 dan rawan 2. Rawan 1 meliputi Ngaglik, Depok, Gamping, Mlati dan Kalasan. Di luar daerah tersebut masuk dalam kategori rawan 2.
"Namun saya tegaskan, seluruh daerah sebenarnya rawan narkoba," kata Kuntadi.
Pihaknya turut mengawasi jalur-jalur yang sering dilewati pengedar. Saat ini pengedar telah memiliki banyak cara menyelundupkan barang haram tersebut.
"Dari semua jalur masuk ke Sleman sudah kami awasi. Termasuk pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) karena narkoba bisa diedarkan di lapas," kata Kuntadi.
Pemeriksaan juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sleman. "Setidaknya dalam satu tahun ada tiga kali tes urine," kata Kuntadi.
Pihaknya telah melakukan tes urine pada pejabat di Perusaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman. Pihaknya tidak menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.
"Kalau di ASN biasanya hanya ditemukan kandungan benzo," jelasnya.
Benzo mengindikasikan seseorang baru saja mengkonsumsi obat. Di dalam komposisi obat tersebut termasuk ke dalam daftar psikotropika.
Dia tetap memanggil ASN yang terbukti mengkonsumsi benzo. "Kami wawancarai, mana bukti obatnya, ada resep atau tidak," ujar Kuntadi.
Dia ingin tes urine tidak hanya menyasar pejabat. Namun bisa sampai mereka yang bekerja di lapangan. "Karena yang di lapangan biasanya rawan dan rentan," ungkapnya.
Wakil Bupati (Wabup) Sleman Sri Muslimatun menegaskan jajarannya yang terbukti memakai narkoba akan ditindak tegas. Dia memastikan hukuman yang diberikan sesuai UU yang berlaku.
"Kami juga memberlakukan hukuman maksimal. Yang bersangkutan akan diberhentikan," tegas Muslimatun. (har/iwa/mg1) Editor : Editor News