Partai-Partai Serahkan Ploting untuk Komisi-Komisi
SLEMAN - Desakan berbagai pihak agar dewan segera mene-tapkan alat kelengkapan (alkap) lembaga legislatif ditanggapi positif Ketua DPRD Sleman Ha-ris Sugiharta.Setelah tertunda sepekan, Haris memastikan, alkap dite-tapkan hari ini. "Kami telah sepakat. besok malam (malam ini, Red) ditetapkan," ujarnya kemarin (19/10).
Guna menghindarkan rasa saling curiga antar fraksi, de-wan menyepakati mekanisme teknis pengumpulan surat dari masing-masing partai, yang berisi daftar ploting ang-gota dewan untuk komisi-komisi. Surat diserahkan ke-pada Sekretaris DPRD Sutadi Gunarto, disaksikan pimpinan dewan. "Deadline pukul 10.00. Sekwan menunggu di ruang pimpinan," ingatnya. Haris optimistis tidak ada per-soalan terkait lamanya jeda antara batas penyerahan surat dengan jadwal sidang yang diagendakan nanti malam usai Magrib.
Penyerahan surat kepada se-kretaris dewan dimaksudkan agar sekretariat bisa segera mem-buatkan surat keputusan (SK). Yang harus dibacakan pada sidang paripurna. Haris menjamin, nama-nama yang telah masuk daftar ploting alkap tidak bisa digeser-geser setelah menjadi SK. Apalagi, surat yang diserah-kan kepada sekwan dalam am-plop tertutup. Haris mengatakan, tugas sek-wan hanya mencatat dan mem-buat SK. Tidak turut campur dalam komposisi ploting ko-misi. Nah, jika ada ploting dari suatu fraksi dianggap menyalahi tata tertib, masalah itu disele-saikan selama sidang. "Yang mau komplain, silahkan inte-rupsi di sidang paripurna," ucap politikus PDIP itu.
Kesepakatan itu muncul ber-dasarkan rapat konsultasi an-tar anggota dewan pada akhir pekan lalu. PDIP dan NasDem awalnya menolak rapat pari-purna yang diagendakan hari ini. Alasannya, ada agenda pelantikan presiden. Sidang paripurna istimewa MPR RI dianggap sakral bagi PDIP karena presiden terpilih Joko Widodo adalah kader banteng. Karena itu, fraksi PDIP usul agar rapat penetapan alkap dihelat Rabu (22/10). Namun, usulan itu ditolak dengan alasan dewan harus segera bekerja. Akhirnya, jawal sidang alkap disepekati nanti malam.
Lambannya pengesahan alkap disebabkan munculnya dua kubu gabungan partai yang tak bisa kompromi. Itu antara Koalisi Merah Putih (PAN, Gerindra, Golkar, PPP, PKS) dan Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, NasDem, PKB)."Lobi tidak bisa kami lakukan karena instruksi dari pusat. Se-bagai prajurit, kami hanya men-jalankan titah partai," ungkap Koordinator Koalisi Merah Putih Sleman Sukaptono.
Desakan pengesahan alkap bukan hanya datang dari tim anggaran eksekutif. Itu juga di-lontarkan pengamat sosial dan tokoh masyarakat. Eksekutif merasa perlu segera disahkannya alkap agar dana APBD -P 2014 bisa segera di-cairkan. Sedangkan pengamat sosial lebih mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan aki-bat tertundanya pencairan ang-garan. "Yang pasti, pembangu-nan tersendat. Rakyat dirugikan," tutur Dosen Fisipol UGM Dr Hempri Suyatna. (yog/din/ong) Editor : Administrator