Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang untuk kembali mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda.
Salah satunya melalui kegiatan Sinau Sejarah bertema, ’Di Balik Kemerdekaan Indonesia: Peran Yogyakarta’ yang Perlu Diketahui Generasi Muda, yang diinisiasi Paniradya Kaistimewan DIY, Senin (17/8).
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Sekretaris Paniradya Kaistimewan DIY Ariyanti Luhur Tri Setyarini, sejarawan UGM Dr. Baha Uddin, Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra, serta Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY Agus Tony Widodo.
Baca Juga: Peringati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sang Saka Turut Dibentangkan di Tengah Peron Stasiun Tugu
Sekretaris Paniradya Kaistimewan DIY Ariyanti Luhur Tri Setyarini mengatakan, keterkaitan Yogyakarta dengan kemerdekaan tidak berhenti pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Salah satu titik pentingnya adalah ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia melalui Amanat 5 September 1945.
"Ketika Negara Indonesia menyatakan kemerdekaan, wilayahnya, penduduknya, siapa yang mendukung, itu belum jelas," ujar Ariyanti.
Ia menilai, pemahaman mengenai sejarah tersebut penting karena menjadi bagian dari fondasi keistimewaan DIY. Sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi daerah tersebut terhadap Republik bukanlah sesuatu yang kecil.
Baca Juga: Aksi Berita Lelayu Suarakan Keresahan Atas Kondisi Negara, Merah Putih Diturunkan, Bentuk Kekecewaa
Sejarawan UGM Dr. Baha Uddin menjelaskan, posisi Yogyakarta dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia sesungguhnya telah terbentuk jauh sebelum Proklamasi 1945.
Yogyakarta telah menjadi salah satu ruang penting bagi tumbuhnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Sejumlah peristiwa dan organisasi yang memiliki peran dalam perkembangan nasionalisme Indonesia memiliki keterkaitan dengan Yogyakarta, termasuk Budi Utomo, Muhammadiyah, Taman Siswa, Jong Java, hingga Kongres Perempuan.
Karena itu, ketika Proklamasi Kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, sikap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII terhadap Republik bukanlah keputusan yang muncul tanpa latar belakang sejarah.
Baca Juga: Tak Masuk Rencana Van Gastel, Bek Kiri Reva Adi Dipinjamkan PSIM Jogja ke Borneo FC
"Kalau Indonesia itu dilahirkan di Jakarta dengan adanya Proklamasi, tetapi dibesarkan di Yogyakarta," kata Baha.
Menurutnya, salah satu fase penting setelah Proklamasi terjadi ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirimkan telegram kepada Soekarno.
Langkah tersebut kemudian diikuti dengan Amanat 5 September 1945 yang menempatkan Yogyakarta dalam kerangka Republik Indonesia. Yogyakarta saat itu bisa merdeka secara langsung karena wilayahnya otonom, bisa menolak keberadaan Republik Indonesia.
Baca Juga: Pengunjung Pasar Rejowinangun Magelang Berebut Tiga Gunungan sebelum Upacara
“Bisa wait and see menunggu perkembangan, tetapi kemudian Sultan memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia," jelasnya.
Pilihan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penting bagi perjalanan Yogyakarta pada masa Revolusi Kemerdekaan. Ketika ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946, kota ini menjadi pusat pemerintahan Republik hingga 1949.
Bagi Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra, sejarah tersebut perlu ditarik lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pelajar. Ia menilai siswa tidak harus selalu memulai pembelajaran sejarah dari peristiwa besar tingkat nasional.
Baca Juga: Pieter Huistra Optimistis PSS Sleman Tatap Kompetisi Musim 2026/2027
Ia mencontohkan lingkungan sekitar SMAN 6 Yogyakarta. Sekolah tersebut memiliki hubungan historis dengan masa Revolusi Kemerdekaan ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik.
Salah satunya adalah Cornel Simanjuntak. Pejuang kemerdekaan sekaligus komponis lagu ’Maju Tak Gentar’, yang namanya diabadikan sebagai Jalan C. Simanjuntak, lokasi SMAN 6 Yogyakarta. Cornel gugur pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara.
Sementara itu, Ketua AGSI DIY Agus Tony Widodo menempatkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai salah satu figur penting dalam periode 1945–1949. Ia menilai pilihan Sultan untuk tetap berada dalam kerangka Republik menunjukkan adanya pertimbangan kebangsaan yang melampaui kepentingan kekuasaan semata.
"Beliau itu right man in the right place and in the right time. Saya tidak bisa pikirkan kalau beliau saat itu mungkin belum menjabat atau tidak ada itu, kita sudah terpecah menjadi berapa," ujarnya. (*/iza/pra)
Editor : Heru Pratomo