RADAR JOGJA - Kesultanan Mataram adalah salah satu kerajaan terkuat di Pulau Jawa pada masanya.
Sayangnya, harus terpecah akibat campur tangan kolonial yang memanfaatkan konflik internal untuk memperlemah kekuasaan kerajaan.
Awal perpecahan Kesultanan Mataram ditandai adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, ketika Sultan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi sepakat untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Baca Juga: Roberto De Zerbi: Satu Kemenangan Saja Akan Mengubah Musim Suram Tottenham Hotspur
Tak sampai disitu, dua tahun kemudian Wangsa Mataram kembali terpecah lewat Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 yang membuat sistem pemerintahan Jawa Tengah menjadi semakin rumit.
Perjanjian ini lahir karena adanya sejumlah pihak yang merasa tak adil terhadap pembagian Perjanjian Giyanti dan sekaligus menjadi upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya.
Akibat dari perjanjian ini adalah tujuan untuk menyatukan Jawa di bawah satu pemerintahan Mataram tidak tercapai, sementara konflik antar kerajaan baru semakin memperdalam perpecahan.
Baca Juga: Mengenal Catur Sagotra, Ikatan Persaudaraan Dinasti Mataram Islam
Pada tahun 1813, perpecahan Kesultanan Mataram semakin nyata akibat Perjanjian Politik yang dibuat ketika Jawa sempat dikuasai Inggris.
Melalui perjanjian ini, kolonial Inggris menegaskan bahwa mereka mendapatkan posisi dominan dalam pengelolaan politik internal kerajaan-kerajaan Jawa, termasuk hak untuk campur tangan dalam pemilihan penguasa, sehingga kekuasaan kerajaan semakin terbatas.
Serta atas perintah Inggris, Sultan Hamengkubuwono II harus menyerahkan sebagian wilayah kepada adik tirinya, Pangeran Notokusumo, yang membantu Inggris menghentikan konflik di Yogyakarta.
Pangeran Notokusumo mendapatkan wilayah yang disebut Adikarto. Maka berdirilah pemerintahan baru di Yogyakarta, di luar kesultanan, bernama Kadipaten Pakualaman.
Baca Juga: Mikel Arteta Ungkap Arsenal Tidak Akan Alami Dampak Psikologis Karena Turun ke Posisi Kedua
Perjalanan ini membuktikan bahwa konflik internal dan campur tangan kolonial mampu menjadi faktor utama yang mengubah kondisi politik di Jawa secara mendalam.
Mulai dari Perjanjian Giyanti hingga Perjanjian Politik 1813, Kesultanan Mataram mengalami perpecahan secara bertahap.
Memberikan pelajaran penting tentang perlunya persatuan, kecermatan dalam politik, dan pengaruh jangka panjang campur tangan asing pada kekuasaan lokal. (Desfina Citra)
Editor : Meitika Candra Lantiva