JOGJA - Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke London pada Januari 2026 lalu mungkin dibanjiri euforia komitmen investasi sebesar Rp 90 triliun.
Namun, bagi Trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II, kemegahan di Istana St. James itu menyisakan pertanyaan besar tentang kedaulatan budaya bangsa yang masih tersandera.
Di balik jabat tangan diplomatik, ribuan manuskrip dan harta jarahan Geger Sepehi 1812 hingga kini masih tertahan di tanah Inggris.
Salah satu keturunan HB II Fajar Bagoes Poetranto mengatakan peristiwa Geger Sepehi 1812 bukan sekadar catatan usang.
Penyerbuan pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles ke Keraton Jogjakarta mengakibatkan pengosongan paksa isi keraton, seperti emas, perak, permata, hingga ribuan manuskrip yang memuat identitas intelektual Jawa diangkut paksa menuju kediaman Residen Inggris.
Menurut Fajar bahwa praktik digitalisasi yang ditawarkan pihak Inggris saat ini bukan merupakan bentuk penyelesaian sengketa, melainkan penghinaan kedaulatan.
"Kami tidak butuh sekadar file scan PDF dari masa lalu, kami butuh memulangkan ruh sejarah Jogjakarta ke tempat ia dilahirkan," jelasnya, Sabtu (21/2).
Lebih jauh, Fajar menjelaskan jika saat ini dunia sedang bergerak menuju era dekolonisasi. Nigeria berhasil menekan institusi Inggris dan Jerman untuk mengembalikan Benin Bronzes. Belanda pun telah secara ksatria mengembalikan Keris Pangeran Diponegoro dan harta karun Lombok ke Indonesia.
Akan tetapi masih ada satu pertanyaan besar di benak Fajar, mengapa Inggris di bawah King Charles III masih bersikukuh hanya menawarkan akses digital? Padahal secara hukum internasional (UNESCO Convention 1970), benda yang diambil melalui kekerasan perang wajib dikembalikan ke negara asal.
Maka dari itu, Fajar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang masih memiliki ikatan darah sebagai keturunan langsung keenam dari Sultan HB II.
Pihaknya mendesak agar Presiden menjadikan isu repatriasi ini sebagai syarat utama (condition precedent) dalam setiap penandatanganan kerja sama strategis bilateral antara Indonesia dan Inggris.
"Jangan sampai diplomasi hijau soal lingkungan menutupi hutang sejarah. Jika King Charles peduli pada ekosistem dunia, ia seharusnya juga peduli pada ekosistem sejarah sebuah bangsa yang lumpuh karena kehilangan literasi aslinya," bebernya.
Sementara, salah satu pakar sejarah Jogjakarta GPH. Suyoko M. Hadikusumo mengatakan dalam menanggapi isu ini, sebenarnya muncul dua pendekatan berbeda di internal Keraton Jogjakarta. Sri Sultan HB X cenderung menggunakan diplomasi kebudayaan (Soft Power) dengan fokus pada manfaat ilmu pengetahuan melalui akses digital. Sementara itu, Trah HB II menempuh jalur konfrontasi hukum (Hard Power).
"Jika Fajar Bagoes Poetranto berjuang untuk Marwah (Harga Diri), maka Sultan HB X berjuang untuk Manfaat (Ilmu Pengetahuan). Keduanya adalah pukulan ganda bagi Inggris," tuturnya.
Tak hanya itu, Suyoko juga menegaskan jika peristiwa tahun 1812 lampau itu, atau saat Keraton Jogjakarta dijarah secara brutal dan ribuan artefak serta harta karun dirampas, hal itu tetap menjadi salah satu ketidakadilan terpahit dalam sejarah.
"Para keturunan Sultan Hamengkubuwono II memikul beban moral atas kehilangan ini, dan tuntutan mereka akan keadilan serta restitusi adalah langkah yang sah dan sangat mendasar," tegasnya. (ayu).
Editor : Heru Pratomo