SLEMAN - Sebanyak 17 orang mengikuti kegiatan Sunday Morning History (Sunmory), Sabtu (8/11) lalu. Para peserta diajak tur menelusuri jejak-jejak Presiden Ke-2 Republik Indonesia itu di Jogjakarta. Meski tak sesuai namanya, kegiatan dilaksanakan pada Sabtu dan selesai hampir waktu asar, Sunmory menjadi menarik di tengah pro kontra usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Sunmory kali ini dipandu dua orang kawakan. Pendiri Warung Arsip Muhidin M. Dahlan. Pria yang akrab disapa Gus Muh ini dikenal lewat berbagai bukunya, seperti Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998; Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur; dan Kronik Otoritarianisme Indonesia yang ditulis bersama Zainal Arifin Mochtar. Pemandu kedua Putro Wasisto, salah satu penulis buku Mereka Hilang Tak Kembali.
Perjalanan diawali dengan berkumpulnya peserta di SPBU Ambarketawang. Sekitar pukul 08.30, semua berangkat dengan motor masing-masing menuju pemberhentian pertama, Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Museum yang diprakarsai oleh adik tiri Soeharto, Probosutedjo di Argomulyo, Sedayu, Bantul.
Di tempat berdirinya patung perunggu Soeharto ini, dapat dilihat bagaimana sorot lampu diarahkan pada prestasi-prestasi sang jenderal. Legitimasinya dicatatkan lewat penghargaan swasembada beras yang diberikan oleh organisasi pangan dunia, pengembangan jaringan Satelit Palapa, pendirian Bandara Soekarno-Hatta, dan pembangunan berbagai waduk maupun bendungan.
"Cerita soal kekerasan itu enggak ada. Begitu cara melihatnya, enggak ada yang lain. Saat dimakamkan saja sebegitu hormatnya ditulis oleh berbagai media," kata Gus Muh.
Perjalanan kedua dilanjutkan menuju Pasar Klithikan Pakuncen. Setidaknya ada dua kisah menarik yang dibahas di sini, sembari menanti makan siang. Salah satunya adalah sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949. Saat militer berhasil merebut Jogjakarta selama enam jam dari tangan Belanda, ternyata Soeharto tengah makan soto babat. Sementara pasukannya menggempur para penjajah. Hal ini ditudingkan oleh mantan anak buahnya sendiri, eks Kolonel Latief.
"Pertempuran hebat dan dapat sorotan tajam, tapi Soeharto tidak terlibat langsung," tambah Gus Muh. Ia menyebut, tempat menjual soto babat ini berada di area Pasar Klithikan ini, di Pakuncen.
Dia menilai sarapan ini memang tindakan logis, lantaran serangan dimulai pukul 06.00. Tentara sudah pasti siap sejak sebelumnya, barangkali sejak dini hari hingga merasa lapar sekali.
Peristiwa kedua yang dibahas adalah pembakaran patung Soeharto di UGM pada 1998. Gus Muh menyebut patung itu dibuat di Wirobrajan, mengingat adanya jiwa seni yang kental lewat Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Saat itu juga dikenal adanya organisasi Mas Wiranto, kependekan dari Masyarakat Wirobrajan Anti Soeharto. Pembakaran itu dinilai bentuk anti pemilihan Soeharto sebagai presiden. "Tapi yang membakar masih belum diketahui," jelasnya.
Perjalanan ketiga menuju Benteng Vredeburg. Di sini terjadi diskusi panjang mengenai komik Merebut Kota Perjuangan karya komikus tersohor seperti Wid NS dan Hasmi. Lewat buku ini ditanamkan bahwa Soeharto adalah sosok yang herois. Bentuk propaganda dari Orde Baru yang memakai budaya pop untuk kampanye.
"Lewat komik ini saya dulu membayangkan Jogja adalah Kota Perjuangan. Tapi ternyata ini digunakan sebagai propaganda untuk melahirkan superhero selanjutnya. Menariknya, pembuatnya tidak dibayar," tambah Gus Muh.
Secara pribadi, Gus Muh menilai usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional adalah upaya legitimasi moral. Untuk nantinya semua yang dikerjakan di masa lalu bisa dianggap sebagai upaya patriotis.
"Namanya pahlawan itu enggak boleh cacat. Termasuk jadi kriminal. Kalau jadi pahlawan, berarti jagoan," katanya.
Baginya, usulan ini sangat mungkin diloloskan mengingat kekuasan saat ini yang mengendaki. Tentu saja tanpa mempertimbangkan landasan moral.
"Benteng Vredeburg ini jadi bukti monumen pemenjaraan pada 65. Soeharto itu kepala operasi dan komandonya," katanya.
Sementara itu, Putro Wasisto menyebut, apabila Soeharto jadi pahlawan berarti setiap korban dan keluarga yang setiap Kamis berdiri di Istana Presiden, tampak tidak berarti apa pun bagi negara. Justru militerisme kembali diagung-agungkan.
"Penyematan gelar Pahlawan Nasional tidak lain merupakan cerminan dari visi pemerintahan," katanya. (del/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita