BANTUL – Berada di pucuk bukit dan hampir ditutup, nasib SDN Banyuripan, Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul berubah dengan program literasi sekolah. Tak hanya jadi unggulan, sekolah pun dikunjungi sastrawan hingga diundang ke Jakarta.
Semua itu berkat peran dua guru pelopor di sana yang menjadi penggerak utama. Tapi bak disambar petir di siang bolong, dua guru tersebut tetiba dimutasi. Para orang tua wali siswa pun emoh ditinggalkan guru bagi para putera-puterinya.
Mereka pun menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bantul, Kamis (21/8).
“Program literasi sekolah bukan sekadar tambahan, tapi sudah menjadi ruh pendidikan di SD kami," ungkap salah satu wali murid Rhodiah Safitri saat ditemui di Dikpora Bantul.
Kedua guru tersebut diketahui telah berperan besar merintis program sejak 2017. Kehadiran dua guru pelopor kata dia, sangat menentukan keberlangsungan kegiatan yang sedang berkembang. Ia dan wali murid lainnya khawatir mutasi mendadak ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat.
Program literasi di SDN Banyuripan, kata dia, telah melahirkan berbagai kegiatan unggulan, seperti sastrawan masuk sekolah, seniman masuk sekolah, workshop menulis guru hingga menghasilkan buku, serta menghadirkan penulis-penulis ternama seperti Oka Madasari. Bahkan, sekolah pernah tampil di Jakarta dalam acara Sastra Masuk Kurikulum di hadapan Menteri Pendidikan.
Berbagai pencapaian itu membuat banyak orang tua tertarik menyekolahkan anak mereka ke SDN Banyuripan. “Kami masuk ke sekolah ini bukan sekadar karena statusnya negeri, tapi karena program literasi yang nyata dirasakan manfaatnya bagi anak-anak,” jelas Rhodiah.
Menurut keterangan yang diterima wali murid, dua guru pelopor digantikan oleh guru P3K yang baru ditempatkan awal Juli. Pergantian tersebut dilakukan mendadak tanpa jeda waktu, sementara SK penempatan guru sebelumnya belum turun. “Kami merasa ini tidak transparan, karena tidak ada pemberitahuan kepada wali murid. Padahal program unggulan sekolah sedang berada di jalur berkembang,” tambahnya.
Komite dan wali murid menilai mutasi tersebut bertentangan dengan beberapa aturan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 73 tentang mutasi harus memperhatikan kompetensi, kualifikasi, pola karier, dan kebutuhan instansi serta dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 Pasal 190-191 mutasi dilaksanakan untuk mendukung pengembangan PNS dan pelayanan publik, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, serta kebutuhan organisasi.
Dikpora Bantul diminta memberikan kesempatan kepada guru pelopor menyelesaikan program literasi yang sedang berjalan, menempatkan guru P3K di sekolah yang memang membutuhkan, dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi peserta didik.
Menurutnya SDN Banyuripan saat ini sudah menjadi aset pendidikan yang diminati bukan hanya warga desa, tetapi juga dari luar. "Kalau sekolah lain ingin mengembangkan program serupa, kami terbuka untuk belajar bersama, bukan dengan cara melepas guru yang sudah terbukti membawa perubahan,” tegasnya.
Kepala sekolah SDN Banyuripan Hery Purnomo menyatakan, tetap mengikuti arahan atasan terkait kebijakan mutasi. Namun, ia memahami keresahan wali murid. “Saya manut pada dinas. Tetapi kalau ada wali murid yang beraspirasi, saya dampingi," tuturnya. (cin/pra)
Editor : Heru Pratomo