JAKARTA — Pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang kembali mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari dinamika konstitusional yang harus ditempatkan secara proporsional.
PB HMI MPO menghormati setiap warga negara yang menggunakan mekanisme hukum sebagai saluran konstitusional. Namun, di tengah berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks, energi publik perlu diarahkan pada agenda yang lebih substansial, yakni memastikan pemerintahan bekerja secara efektif dan mandat rakyat benar-benar diwujudkan.
Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam Nataprawira, menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam dinamika politik personal yang berulang.
“Sudah cukup dinamika lima tahun sekali. Saatnya kita gotong royong membangun bangsa. Kita harus sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program strategis yang ada demi mewujudkan Indonesia Emas.”
Menurut Handy, demokrasi tidak berhenti setelah pemilu selesai. Justru setelah kontestasi politik berakhir, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandat rakyat.
Baca Juga: Indahnya JJLS Kelok 23 Bantul - Gunungkidul, Resmi Dibuka untuk Uji Coba Mulai Hari Ini!
Karena itu, PB HMI MPO mendorong perubahan orientasi kritik publik. Kritik terhadap pemerintah tetap penting dan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik harus diarahkan pada kebijakan, program, kinerja, penggunaan anggaran, pencapaian target, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Kalau ada program pemerintah yang tidak tepat, kita kritik. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, kita evaluasi. Kalau ada program yang berhasil, kita apresiasi dan dorong agar diperluas. Inilah bentuk kontrol sosial yang sehat,” tegas Handy.
Sementara itu, Sekretaris Jendral PB HMI MPO, Kinnas Putra Ariska, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 telah melewati mekanisme konstitusional yang tersedia dan pemerintahan saat ini memiliki mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Pemilu 2024 telah final dan mengikat melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Gibran adalah Wakil Presiden terpilih dan telah memperoleh legitimasi untuk menjalankan mandatnya. Mari hormati hukum, hormati institusi negara, dan sekarang fokus kita adalah mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar mandat rakyat benar-benar diwujudkan menjadi kesejahteraan rakyat.”
Baca Juga: Imbas Karhutla, Emisi Karbon Indonesia Tertinggi di Dunia
Kinnas menegaskan bahwa menghormati hasil proses konstitusional bukan berarti masyarakat sipil kehilangan hak untuk melakukan kritik.
Sebaliknya, legitimasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan publik.
“Legitimasi bukan berarti pemerintah kebal dari kritik. Justru karena memiliki mandat rakyat, pemerintah harus semakin terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan. HMI akan tetap berada dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis dan konstruktif,” ujar Kinnas.
PB HMI MPO memandang bahwa tantangan bangsa hari ini jauh lebih besar daripada sekadar memperdebatkan persoalan personal dalam kontestasi politik masa lalu.
Persoalan lapangan kerja, kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, pemerataan ekonomi, pemberdayaan pemuda, transformasi digital, hingga penguatan demokrasi dan supremasi hukum membutuhkan perhatian bersama.
Oleh karena itu, PB HMI MPO mendorong seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya politik baru: berhenti menjadikan politik sebagai arena permusuhan personal dan mulai menjadikannya sebagai ruang adu gagasan, adu program, serta adu kinerja.
Baca Juga: Turis Australia Tewas Jatuh dari Tebing Kelingking Pantai Nusa Penida Bali
PB HMI MPO juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan ukuran yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kritik tetap diperlukan. Kontrol tetap harus dilakukan. Tetapi orientasinya harus jelas: bukan lagi siapa orangnya, melainkan apa yang dikerjakan dan apa dampaknya bagi rakyat.
Saatnya bergotong royong membangun bangsa. Saatnya mengawal kinerja. Saatnya memastikan Indonesia bergerak menuju Indonesia Emas 2045.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja