JOGJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja mendesak agar pemkot segera mengatasi permasalahan penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua I Sinarbiyat Nujanat mendorong eksekutif untuk aktif menggandeng pengurus wilayah untuk melakukan perbaikan data.
Sinar menegaskan, keterlibatan pengurus RT dan RW secara aktif dalam proses pendataan dan verifikasi pemutakhiran desil kemiskinan sangat penting.
Baca Juga: Penerbangan YIA-CGK Kembali Normal usai Ditutup Imbas Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Sebab pengurus wilayah dinilai menjadi kunci utama untuk mengatasi ketidakvalidan data bantuan sosial yang berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
Menurut Sinar, pengurus RT dan RW merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil sosial-ekonomi warganya di lapangan. Sehingga pendataan akan jauh lebih efektif dibandingkan jika hanya dilakukan oleh petugas.
"Kalau petugas tetap berkoordinasi dan melibatkan RT serta RW yang tahu persis kondisi warganya maka akan lebih tepat dan efektif pendataannya," ujar Sinarbiyat saat ditemui di kantornya, Selasa (8/9).
Baca Juga: Ondrej Rudzan Mulai Beradaptasi dengan Dutch School ala Van Gastel di PSIM Jogja
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, selama ini proses pendataan door to door kerap dilakukan oleh petugas survei dari luar wilayah yang tidak mengenali warga setempat secara mendalam.
Apabila petugas beberapa kali gagal bertemu langsung dengan pemilik rumah, juga kerap terjadi penilaian sepihak berdasarkan asumsi atau tampilan fisik luar rumah semata.
Masalah tersebut berdampak pada banyaknya temuan lompatan desil yang sangat ekstrem di lapangan. Sinarbiyat mengungkapkan, terdapat warga miskin yang desilnya melonjak drastis dari desil 2 ke desil 9 atau 10. Sehingga secara otomatis tercoret dari daftar penerima bantuan seperti program keluarga harapan (PKH) atau bantuan sembako.
Baca Juga: Jadi Top Skor PSIM Jogja Musim Lalu, Ze Valente Bicara Target: Saya Akan Fokus Bantu Tim
Melihat banyaknya aduan warga yang bingung dan melapor hingga ke dewan akibat tersumbatnya komunikasi di tingkat bawah. Sinarbiyat mendorong pemkot memanfaatkan keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) yang telah memiliki payung hukum kuat.
Ia meminta pemkot melalui para lurah segera mengumpulkan seluruh pengurus RT, RW, dan RK untuk diberikan edukasi serta pemahaman mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pengaduan data desil. Supaya masyarakat yang terdampak perubahan bisa merasa cepat terfasilitasi dalam hal permasalahan mereka.
Sinarbiyat menambahkan, meskipun pendataan utama dilakukan oleh badan resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pemkot seyogianya menjadikan data dari RT dan RW sebagai data pendamping serta melakukan verifikasi ulang.
Baca Juga: Jadi Top Skor PSIM Jogja Musim Lalu, Ze Valente Bicara Target: Saya Akan Fokus Bantu Tim
Langkah tersebut penting agar pemkot dapat mengambil kebijakan intervensi melalui APBD. Baik berupa jaminan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial bagi warga miskin yang tercecer dari data pusat.
"Jangan sampai gara-gara persoalan desil ini menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Jogja yang selama ini kondusif harus kita jaga bersama, dan pemkot harus hadir memberikan kepastian serta solusi cepat," tandas Sinarbiyat. (inu/pra)
Editor : Heru Pratomo