SLEMAN - Wacana peninjauan kembali aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Indonesia kian menguat. Ketentuan angka minimal keterwakilan di tingkat legislatif tersebut dinilai menyisakan pekerjaan rumah besar bagi kualitas demokrasi, terutama terkait potensi hilangnya jutaan suara pemilih dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.
Koordinator PPP Muda Nasional, Muhammad Aulia Rahman, menyoroti urgensi pembahasan ambang batas parlemen yang dinilainya belum sepenuhnya tuntas dibedah secara komprehensif. Menjelang kontestasi pemilu di masa mendatang, dominasi pemilih diproyeksikan berasal dari kalangan generasi muda yang porsinya mencapai hampir enam puluh persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kondisi ini sedang kami kaji ulang secara mendalam bersama teman-teman muda. Kita melihat pada pemilu sebelumnya, ada sekitar tujuh belas juta suara masyarakat yang akhirnya tidak terkonversi menjadi kursi perwakilan di parlemen. Jangan sampai hak demokrasi dan aspirasi anak muda ini dibatasi oleh sekat angka persentase," terang Rahman.
Dia mengatakan hal tersebut saat digelar diskusi tentang Parliamentary Threshold 4% di Gamping, Sleman, Minggu (23 Agustus 2026). Dalam diskusi tersebut disepakati Parliamentary Threshold tetap ada. Namun dengan opsi diturunkan menjadi dua persen sebagai angka yang adil bagi anak-anak muda untuk menjadi pemilih pada Pemilu 2029.
Baca Juga: Virgil van Dijk Akui Arsenal Masih Favorit Juara, tapi Liverpool Siap Beri Kejutan
Rahman menegaskan bahwa gerakan yang tengah dibangun bersama jaringan kepemudaan dan kemahasiswaan tidak serta-merta berorientasi pada gugatan hukum sepihak. Fokus utamanya adalah membuka diskursus publik yang sehat, menggalang aspirasi lintas organisasi seperti SATMA dan HMI MPO, hingga membawa kajian tersebut kepada para perwakilan di DPR RI.
Sorotan utama diarahkan khusus pada pemilihan legislatif tingkat pusat, mengingat banyaknya partai politik yang gagal mengirimkan wakilnya meski mengantongi jutaan dukungan suara murni dari rakyat.
Menanggapi kekhawatiran terkait iklim politik berbiaya tinggi dan potensi apatisme pemilih muda, Rahman optimistis bahwa era keterbukaan digital membentuk pemilih baru yang lebih cerdas dan kritis.
Kemudahan akses informasi dinilai efektif mempersempit ruang politik uang, sekaligus menjadi modal penting untuk mengedukasi generasi muda agar aktif menyalurkan hak suara di bilik suara ketimbang sekadar ramai di media sosial.
Pandangan selaras diutarakan oleh fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), Kinnas Putra Ariska.
Kinnas memandang bahwa kedaulatan rakyat menuntut ruang politik yang setara dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai prinsip dasar keterwakilan one man, one vote.
"Hak memilih dan dipilih adalah pilar utama kedaulatan rakyat. Keberadaan batas persentase parlemen saat ini justru berisiko menimbulkan fenomena wasted votes atau suara yang terbuang sia-sia. Padahal, setiap suara yang masuk ke bilik suara memiliki mandat moral yang wajib dihargai dan diperhitungkan," tegas Kinnas.
Baca Juga: Inter Miami Kembali Takluk, Gol Lionel Messi Gagal Selamatkan The Herons
Lebih jauh, Kinnas menilai ketiadaan keberagaman fraksi di parlemen berpotensi memperlemah fungsi pengawasan (checks and balances).
Keterbukaan ruang bagi lebih banyak perwakilan partai di Senayan dinilai sangat penting agar parlemen tidak monolitik, melainkan mampu meresonansikan berbagai sudut pandang publik, termasuk suara kelompok penyeimbang maupun generasi muda secara proporsional.
Sedangkan Ketua Sapma (Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila DIY, Yonatan Agung Doxa Pratama mengatakan Sapma DIY menjadi ruang untuk anak-anak muda bersuara. "Dan menjadi agenda rutin yang akan kami agendakan," kata Yonatan.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja