JOGJA – Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Ririk Banowati Permanasari mengusulkan agar program padat karya tetap menjadi prioritas, meski di tengah efisiensi.
Sebab program ini menjadi salah satu solusi strategis dalam memulihkan ekonomi lokal sekaligus mengatasi masalah pengangguran di tingkat kewilayahan.
Ririk mengatakan, terlebih mereka yang terlibat dalam program ini merupakan masyarakat dan manfaat dari pembangunannya juga langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
"Kegiatan padat karya ini sangat penting karena, selain memberdayakan masyarakat di wilayah, juga bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur," ujar Ririk kepada Radar Jogja, Rabu (17/6/2026).
Sehingga, program tersebut harus tetap menjadi prioritas meskipun di tengah berbagai penghematan. Karena padat karya tidak hanya sekadar pembangunan fisik. Melainkan juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang vital.
Politisi Partai Gerindra itu pun memaparkan, dalam program padat karya mewajibkan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. Termasuk di dalamnya warga yang sedang tidak bekerja.
Dengan demikian, kehadiran program tersebut memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan.
Di sisi lain, program padat karya juga memiliki fleksibilitas dalam menyentuh kebutuhan infrastruktur skala kecil yang sering kali sulit terakomodasi oleh dinas terkait.
Baca Juga: 30 Lembar Bukti Ungkap Dana Rp 21,4 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan Nany Widjaja
Misalnya, kebutuhan pembangunan atau perbaikan konblok di permukiman warga yang tidak masuk dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).
Selain manfaat ekonomi dan fisik, program padat karya juga efektif untuk mempererat sosial di tengah masyarakat. Karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong di dalam masyarakat yang terlibat.
Baca Juga: Kurs Dolar Fluktuatif dan Bergejolak, Pemprov DIY Mulai Petakan Proyek yang Berisiko Terdampak
Dengan pertimbangan berbagai dampak positif tersebut, Ririk memastikan Komisi D DPRD akan terus melakukan pengawalan dan koordinasi dengan eksekutif. Supaya usulan penambahan anggaran padat karya dapat segera direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
"Meskipun di tengah efisiensi, program padat karya tetap harus jadi prioritas. Karena membuka lapangan kerja dan anggarannya juga relatif tidak besar," jelasnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita