KULON PROGO - Langkah Bupati Kulon Progo Agung Setyawan “membirukan” Kulon Progo dengan mewajibkan setiap aparatur sipil negara (ASN) memakai pakaian dinas harian warna biru mengundang sorotan berbagai kalangan. Kewajiban itu berlaku efektif per Januari 2026. Pakaian biru dipakai setiap Selasa.
Pilihan warna biru itu menimbulkan sejumlah kecurigaan. Di antaranya, terkait erat dengan posisi Agung. Saat ini, selain bupati, Agung juga menjabat ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DIY. Parpol yang dikenal punya identitas warna biru.
“Itu kebijakan egois, mewajibkan ASN memakai seragam biru muda, tapi tidak menyediakan alokasi anggarannya. Wajib kok ASN disuruh beli sendiri,” sentil anggota DPRD DIY asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kulon Progo Akhid Nuryati Selasa (30/12).
Selama hampir setahun memimpin Kulon Progo, Agung bersama Wakil Bupati Ambar Purwoko dinilai sering mengambil kebijakan yang bermasalah. Misalnya, masih soal warna. Pemkab Kulon Progo baru-baru ini meresmikan Jembatan Penyerangan Orang (JPO) di Teteg Wetan Jogoyudan, Wates.
Tiwuk, demikian wakil rakyat asal Karangwuni, Wates ini menceritakan, aspirasi masyarakat agar dibangun JPO sudah muncul di masa dirinya menjadi ketua DPRD Kulon Progo periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Aspirasi itu kami catat, notulensi dan perjuangkan dengan serius. Realisasinya baru sekarang,” ceritanya.
Tiwuk dibuat kaget saat mengetahui warna yang dipilih. JPO itu memakai warna hijau dan biru sehingga sangat kontras. Dalam banyak kesempatan, lanjut dia, bupati sering menyebut kebijakan yang diambil ada kaitannya dengan Keraton Jogja. “Kalau warna keraton itu pareanom hijau dan kuning. Bukan hijau dan biru,” kritiknya.
Dia juga menyoal lahirnya Peraturan Bupati Kulon Progo No. 41 Tahun 2025. Aturan yang diteken Agung itu bukan hanya mewajibkan ASN memakai seragam biru. Tapi juga secara resmi menghapus penggunaan Batik Geblek Renteng sebagai pakaian dinas ASN. Tak lagi dipakai sebagai identitas khas Kulon Progo. Agung menggantinya dengan Batik Binangun Kertaraharja.
Tiwuk mengaku heran. Alasannya, pemilihan Batik Geblek Renteng telah melalui serangkaian kajian. Tidak ujuk-ujuk muncul. Geblek Renteng juga mengandung filosofi gotong royong. Itu selaras dengan Pancasila kalau diperas maknanya gotong royong.
“Silakan meminggirkan simbolisasi Geblek Renteng, tapi tak mungkin bisa menghapus sebagai ideologi di hati masyarakat,” ingat wakil rakyat yang tengah menempuh program magister ekonomi di UMY ini.
Sebelum anggota dewan provinsi, Tiwuk tercatat menjadi anggota DPRD Kulon Progo. Selama tiga periode berturut-turut sejak 2009 hingga 2024. Dia mengetahui betul proses perumusan kebijakan di masa Hasto Wardoyo menjadi bupati Kulon Progo. “Agung-Ambar itu baru berucap, Pak Hasto sudah berbuat nyata untuk rakyat,” sindirnya blak-blakan.
Dia mencontohkan satu kebijakan monumental Hasto. Saat 100 hari menjabat menggulirkan kebijakan pengobatan gratis bagi masyarakat. Itu terjadi jauh sebelum ada program BPJS kesehatan. Kulon Progo telah lebih awal memiliki program tersebut. Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. “Syaratnya cukup bawa KTP atau kartu keluarga (KK),” tandasnya.
Tiwuk balik mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Agung-Ambar selama berkuasa, selain mengobrak-abrik kebijakan pendahulunya. Seharusnya sebagai penerus estafet kepemimpinan keduanya merawat, menjaga, dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik. Bukan malah bertindak sebaliknya.
Kader PDI Perjuangan ini juga meminta Agung dan Ambar bersedia belajar lagi soal regulasi. Alasannya kebijakan merevisi Perda Kulon Progo No. 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai hal yang tidak tepat. Seharusnya bila ingin mengoptimalkan pendapatan dari reklame rokok cukup mengaturnya melalui peraturan bupati yang lebih bersifat teknis dan operasional.
Sorotan juga datang dari Suharto yang menjadi ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo periode 2020-2025. Suharto merupakan salah satu pimpinan parpol yang ikut mengusung Agung-Ambar saat Pilkada 2024 lalu.
Dia menilai kebijakan mewajibkan ASN memakai seragam biru muda mengesankan sebagai politisasi birokrasi. Sebab, warna biru di mata publik identik dengan PAN. "Seharusnya lebih bijak,” katanya memberikan nasihat. Suharto curiga ada unsur kesengajaan dengan pilihan warna biru muda itu.
Suharto khawatir hal tersebut berhubungan dengan posisi Agung sebagai ketua parpol. Diketahui sebagai ketua DPW PAN DIY, Agung berjanji mengembalikan kursi PAN dan memiliki pimpinan dewan di DPRD kabupaten, kota dan provinsi se-DIJ seperti sebelum Pemilu 2024. “Apakah itu mau dimulai dari Kulon Progo,” tanyanya.
Dia juga menyesalkan keputusan mengganti Batik Geblek Renteng dengan Batik Binangun Kertaraharja sebagaimana tertuang di Perbup No. 41 Tahun 2025. Tindakan itu bisa dinilai sebagai langkah menghapus jejak pendahulunya. Padahal yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah gebrakan pelayanan publik duet Agung-Ambar. “Saya lihat sampai sekarang belum ada terobosan," ungkapnya.
Terpisah, anggota DPRD Kulon Progo Maryono menilai, perubahan kebijakan penggunaan pakai dinas harian ASN sulit dilepaskan dari nuansa politis. Dilihat dari urgensinya tak ada kewajiban Pemkab Kulon Progo menyelaraskan dengan seragam ASN Pemprov DIY. "Pak Agung itu, Bapaknya Kulon Progo. Bukan Bapaknya PAN," ungkap Maryono. (gas/kus/laz)