SLEMAN - Warga Nahdlatul Ulama (NU) alumni UGM menyampaikan petisi atas perpecahan yang terjadi di elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Khususnya terkait polemik konsesi tambang dan komitmen NU terhadap keadilan sosial maupun ekologis.
Ada 43 nama yang tercatat dalam petisi ini. Mereka berasal dari pengasuh pondok pesantren, akademisi, hingga aktivis.
Pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Kampung Mlangi, Muhammad Mustafied yang namanya ikut tercatat membenarkan petisi ini. Ada empat pernyataan yang disampaikan.
"Betul. Monggo silakan bisa dikutip," terangnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (9/12).
Tuntutan pertama adalah mendesak PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah.
Hal ini lantaran NU sebagai organisasi keagamaan tidak semestinya terlibat dalam praktik bisnis ekstraktif.
Bisnis ini dinilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan penyimpangan mandat sosialnya.
Konflik internal yang terjadi disebut telah memperlihatkan bahwa konsesi tambang membawa lebih banyak madharat daripada manfaat.
Tuntutan kedua adalah meminta Pengurus PBNU yang tidak selaras dengan prinsip keadilan iklim untuk mengundurkan diri.
Baik itu dari pengurus Tanfidziyah maupun Syuriyah. Termasuk mereka yang telah menimbulkan kegaduhan melalui pernyataan publik.
Untuk tuntutan ketiga, Warga NU alumni UGM mendesak mempercepat digelarnya muktamar untuk memilih kepengurusan PBNU yang baru.
Dalam proses ini, Sekretaris Jenderal, Ketua Umum, dan Rais ‘Aam dan semua yang terlibat konflik yang saat ini menjabat tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali.
Hal ini sebagai bentuk sanksi moral dan organisatoris atas tindakan mereka yang telah menimbulkan kegaduhan.
Terakhir, mengembalikan NU kepada peran asasinya sebagai pengayom umat dan penjaga kelestarian alam.
Sesuai dengan peran historisnya sebagai pembela lingkungan hidup, penyeimbang pemerintah, pengayom masyarakat sipil, sekaligus penjaga nilai rahmatan lil ‘alamin.
"Konflik internal elit PBNU yang melibatkan pimpinan Syuriah dan Tanfidziah tidak lepas dari persoalan konsesi tambang yang diberikan pemerintah pada PBNU tahun lalu dan sudah kami peringatkan dengan tegas. Tambang di PBNU itu belum berjalan sudah membawa petaka internal," tegas pernyataan tersebut. (del)
Editor : Bahana.