JOGJA - Belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah menjadi atensi bagi Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Haryanto.
Politisi PDI Perjuangan ini pun mendesak agar Pemkot Jogja melakukan langkah-langkah strategis dan kreatif dalam mengoptimalkan seluruh aset daerah yang dimiliki.
Haryanto menyebut, upaya itu penting segera diwujudkan sebagai bentuk respons tantangan efisiensi anggaran yang kini dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia di tengah potensi penyusutan dana transfer ke daerah (TKD).
Maka pemkot tidak bisa lagi bergantung pada pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Jogja kemungkinan besar mendapat pengurangan TKD sekitar Rp 250 miliar. Jumlahnya itu diketahui hampir seperempat dari total APBD.
“Tantangan efisiensi anggaran adalah kondisi yang harus dihadapi, sehingga kita harus berani putar otak mencari sumber pendapatan baru,” ujar Haryanto kepada Radar Jogja, Rabu (5/11/2025).
Komisi A DPRD Kota Jogja yang salah satu fokusnya di bidang pemerintahan dan aset daerah telah lama menyoroti banyaknya aset yang belum dikelola secara maksimal.
Aset-aset ini mencakup lahan kosong di lokasi strategis, bangunan-bangunan tua yang tidak terawat, hingga aset tak bergerak lainnya yang tersebar di berbagai kemantren.
Haryanto menilai, lahan-lahan strategis atau aset daerah yang belum terkelola dengan baik sudah seharusnya bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Agar kemudian menjadi salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Lebih lanjut, dia pun mendorong agar ada pendataan aset seperti bangunan-bangunan balai kampung yang selama ini milik pemkot.
Namun lupa dianggarkan untuk pembayaran listrik dan air. Sehingga setiap bulan masyarakat pun selalu terbebani.
"Jangan sampai pemkot hanya pandai membangun, tapi gagap dalam merawat dan mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki," tegasnya.
Haryanto pun mengusulkan sejumlah langkah konkret yang harus segera diwujudkan oleh eksekutif. Terkhusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja.
Di antaranya dengan inventarisasi ulang dan segera membuat rencana bisnis untuk pemanfaatan aset.
Menurutnya, di tengah tantangan efisiensi anggaran pemkot tidak bisa hanya duduk manis mengandalkan sumber pendapatan yang ada selama ini.
Misalnya dari pajak hotel dan restoran. Kedua sektor tersebut menurutnya rawan goncangan dan bisa anjlok sewaktu-waktu.
“Kita sudah belajar dari pandemi Covid-19. Sektor pariwisata lumpuh seketika,” tegasnya.
Haryanto pun menekankan, bahwa efisiensi anggaran jangan sampai dijadikan beban bagi pemerintah daerah.
Namun harus bisa menjadi momentum untuk berbenah dan memaksimalkan aset daerah yang ada.
Sebab harus diakui, meskipun ada efisiensi anggaran belanja daerah terus meningkat.
Lantaran harus ada proyek infrastruktur perkotaan yang dikerjakan, serta program pengentasan kemiskinan dan stunting yang terus menuntut ketersediaan anggaran.
“Efisiensi anggaran ini adalah momentum untuk kita berbenah. Memaksimalkan aset bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk kemandirian fiskal dan kesejahteraan warga Jogja," tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita