JOGJA - Tiga akademisi menyoroti kondisi Indonesia yang dinilai belum masih mencapai kedaulatan energi.
Terkhusus selama satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kepala negara.
Hal itu disepakati oleh Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P, Dosen STIE YKPN sekaligus Wakil Ketua II ISEI Yogyakarta Dr. Rudi Badrudin, M.Si, serta Drs. Fahmy Radhi, M.B.A., Pengamat Ekonomi Energi UGM.
Dalam sebuah diskusi publik bertajuk Satu Tahun Prabowo Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi yang digelar di Legend Coffe, Kamis (30/10/2025).
Fahmy Radhi mengatakan, upaya transisi energi di Indonesia hingga saat ini masih gagal atau nol. Sebab bauran energi baru terbarukan (EBT) tahun ini belum tercapai. Bahkan masih jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah sendiri.
Dia menyebut, pada 2025 pemerintah Indonesia menarget bauran EBT bisa mencapai 23 persen.
Namun hingga akhir tahun angkanya baru menyentuh sekitar 12 persen. Sehingga dia menegaskan harus ada perubahan prioritas kebijakan.
“Kebijakan EBT yang sudah ada tidak pernah berjalan dan tidak pernah berhasil karena di tingkat implementasi tidak berjalan," ujar Fahmy di sela diskusi.
Wahyudi Kumorotomo pun mengungkap salah satu indikator minimnya kedaulatan energi adalah tingginya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Misalnya untuk Pertalite dan Pertamax yang impornya mencapai 3 juta barel per hari. Kondisi itu disebut menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di satu sisi, kemampuan produksi BBM di dalam negeri juga tidak banyak tumbuh. Sebab janji pembangunan kilang baru di Balongan, Cilacap, dan beberapa tempat lain tidak kunjung terealisasi.
"Paling tidak, kita itu mengimpor bahan mentah lalu kita olah, nah itu tidak merugikan. Tapi kalau kita impor sudah dalam bentuk Pertamax atau Pertalite, harganya jelas lebih mahal," beber Wahyudi.
Sementara itu, Rudi Badrudin justru menyoroti kurang tegasnya arah kebijakan dari presiden untuk merealisasikan cita-cita energi nasional.
Menurutnya, menteri-menteri yang tidak sejalan dengan cita-cita yang diharapkan oleh presiden terpilih harus segera diganti agar kebijakan lebih terarah .
Rudi menyebut, arah kebijakan yang tepat perihal kedaulatan energi harus segera terwujud.
Baca Juga: Dituntut Pelayanan Cepat, Namun Damkarmat Kulon Progo Punya Pos Damkar dan Armada Terbatas
Sebab kebutuhan energi terus melonjak seiring bertambahnya populasi. Sementara sumber daya energi konvensional seperti batu bara, minyak, dan gas semakin sulit ditemukan.
"Karena permintaannya semakin banyak, maka perlu ada semacam substitusi menggunakan alternatif energi yang lain atau energi yang terbarukan," pesannya. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita