JOGJA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Eko Suwanto memberi sejumlah catatan positif atas kepemimpinan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo. Pelaksanaan janji kerja dengan 100 perubahan di Kota Jogja dijalankan dengan baik oleh anggota PDI Perjuangan asal Kulon Progo itu.
"Itu dijalankan dengan semangat gotong-royong dalam membangun daerah," ujar Eko Suwanto dalam acara Seminar Kebangsaan Praktik Ideologi Pancasila dan Konstitusi dalam Pembangunan, di University Center UGM, Minggu (6/7).
Baca Juga: Terkendala Akses yang Sulit di Perbatasan, Dua SMP Negeri di Sleman Kekurangan Murid
Program yang relah berjalan di Kota Jogja diantaranya bedah rumah yang dilaksanakan setiap pekan. Hal tersebut merupakan inisiasi program gotong royong tanpa biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Hasto Wardoyo laksanakan RPJMD sesuai arahan PDI Perjuangan dan aspirasi rakyat," tuturnya.
Baca Juga: Event Tahunan, Festival Layangan di Pantai Ketawang Purworejo Dilirik Turis Swedia dan Singapura
Selain itu, program satu bidan dan tenaga kesehatan untuk satu kampung juga dijalankan. Kemudian pengolahan sampah, food bank lumbung pangan hingga bersih sungai.
"Ada juga program open house ke wali kota tiap Rabu sehingga wali kota bisa bertatap muka dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, pola kepemimpinan tersebut sesuai dengan penerapan nilai ideologi Pancasila. Proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selalu menghikmati ideologi Pancasila dan konstitusi dalam pembangunan di daerah.
Baca Juga: Disdag Kulon Progo Siapkan Branding Empat Pasar Tematik, Pasar Sentolo Bakal Jadi Rest Area
"Melalui seminar kebangsaan ini, kita pahami bagaimana itu bisa berjalan di pemerintah daerah Yogyakarta," sebutnya.
Wakil Rektor sekaligus Sosiolog UGM Arie Sudjito juga menyoroti pentingnya peran akademisi dalam tatanan kepemimpinan pemerintah daerah. Maka dari itu, setiap kebijakan pemerintah perlu melibatkan peran akademisi untuk menyampaikan saran ataupun kritiknya.
"Merekam dan merefleksikan praktik pemerintah daerah lalu menarasikan Pancasila dalam praktik kebijakan publik," ujarnya. (oso)