KEBUMEN - Pjs Bupati Kebumen Boedyo Dharmawan menyatakan tak bisa intervensi soal kemelut di internal DPRD Kebumen. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait proses pembentukan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Hanya saja ia cukup khawatir dinamika ini dapat merembet pada persoalan pelik, yakni gagalnya agenda pengesahan APBD Tahun 2025.
Dalam perbincangan bersama awak media, Boedyo menegaskan pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak dengan adanya gonjang-ganjing di internal DPRD Kebumen. Terlebih persoalan tersebut sudah menjadi urusan partai politik.
"Dinamika politik di sana. Kami tidak bisa intervensi. Itu sudah ranah mereka," ungkapnya, Rabu (16/10).
Boedyo mengatakan, banyak konsekuensi yang harus ditanggung jika polemik di lembaga dewan tak berkesudahan. Terutama menyangkut kejelasan pembangunan daerah pada tahun depan lantaran APBD 2025 urung disahkan.
Baca Juga: Dukung Pendidikan, BLES Bantu Bata Ringan Blesscon untuk Pembangunan Kongregasi OMI di Sleman
"Kami tidak ingin terlalu masuk. Silahkan komunikasi politik," ucap pejabat pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah itu.
Boedyo berharap, lembaga legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah tetap berjalan harmonis tanpa gejolak berarti. Dia pun tak ingin dinamika di internal DPRD Kebumen justru berimbas pada APBD satu tahun ke depan. "Ya bermanuver monggo saja. Tapi harus patuh terhadap rambu-rambu. Jangan melampaui tahapan," ujarnya.
Dia menerangkan, pada pertengahan Oktober ini sebenarnya sudah memasuki masa genting terkait APBD 2025. Di mana DPRD juga punya tanggungjawab membahas dan mengesahkan APBD 2025 setidaknya hingga akhir November 2024.
Jika agenda tersebut meleset, maka berpotensi akan menghambat berbagai program pembangunan yang sudah terencana untuk tahun depan.
"Kekhawatiran terbesar adalah kepentingan masyarakat. Memang berat kalau itu terjadi. Akhirnya yang rugi masyarakat," tandasnya.
Boedyo menambahkan, saat ini sudah ada tim yang bertugas konsultasi ke Kemendagri terkait kondisi di DPRD Kebumen. Di sana tim juga akan membahas skenario terburuk jika pengesahan APBD 2025 tak sesuai jadwal.
"Kami juga mempelajari risiko terburuk. Tapi skenario juga harus disiapkan," pungkas Boedyo.
Sementara itu, anggota DPRD Kebumen Dwi Alhadi cukup menyayangkan dengan kondisi lembaga legislatif sekarang ini. Menurutnya, legitimasi tertinggi sebagai anggota dewan adalah keberpihakan kepada kepentingan wong cilik. Bukan justru menjadi agen untuk kepentingan tertentu.
"Susunan fraksi sudah kami setorkan. Tinggal umumkan, buat alat kelengkapan. Langsung kerja. Tunggu apalagi," terangnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo