KULON PROGO - Di akhir masa jabatan DPRD Kulon Progo, ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terealisasi.
Di antaranya, infrastruktur, angka kemiskinan yang tergolong tinggi, tata kelola air, penataan kawasan, hingga urusan pajak daerah.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati menyampaikan, dalam mengawal berjalannya pemerintahan daerah, pihaknya memiliki target yang belum tercapai.
"Target kami mengawal infrastruktur untuk masyarakat," ucap Akhid, usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan, Kamis (8/8/2024).
Akhid menjelaskan, infrastruktur menjadi perhatian besar DPRD Kulon Progo.
Namun, selama masa jabatan 5 tahun masih banyak infrastruktur yang belum terealisasi.
Bahkan untuk perbaikan infrastruktur, belum benar-benar menyeluruh. Lantaran, keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki kabupaten.
Infrastruktur yang dimaksud sebenarnya tak hanya mengarah pada jalan.
Namun, tentang infrastruktur tata kelola air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik air bersih konsumsi maupun untuk pengairan.
Bahkan, dirinya menyoroti tidak terealisasinya saluran pengairan yang merupakan pokir DPRD.
"Pentaan kawasan selatan juga menambah daftar kurang berhasilnya Kulon Progo," ucapnya.
Kawasan selatan yang menjadi gagasan utama Gubernur DIY, juga mengalami ketidakberhasilan.
Lantaran, pemkab belum menemukan formulasi tepat dalam mengelola kawasan pesisir.
Terlihat dengan sulitnya akses publik untuk menuju destinasi wisata.
Akses publik berupa jalan yang akan dibangun, juga terganjal masalah perijinan.
Jalan menuju objek wisata Pantai Congot tak terealisasi, karena tak mendapat ijin dari Angkasa Pura.
Sehingga, objek wisata ini terancam tak mendapat pengunjung secara optimal.
"Yang sering kami soroti, nibo nangi pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Akhid menyampaikan, dalam mengentaskan masalah kemiskinan, langkah pemkab dinilai belum berdampak.
Lantaran, didasari data BPS, penurunan angka kemiskinan hanya sekitar 0,2 persen dari tahun sebelumnya.
Padahal berbagai macam cara telah dilakukan pemkab, dengan penggelontoran dana bantuan.
Sejalan dengan pernyataan Akhid, angka kemiskinan di Kulon Progo memang cenderung tinggi.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemangunan Manusia Bapeda Kulon Progo Restu Dewandaru membenarkan fenomena kemiskinan tersebut.
"Kondisinya memang seperti data BPS, presentase penduduk miskin tertinggi se DIY," ucap Restu.
Kulon Progo menjadi kabupaten termiskin di DIY.
Kendati begitu, ada dampak penurunan angka kemiskinan yang terjadi.
Tercatat selama 2 tahun terakhir, presentase penduduk miskin cenderung turun, pada 2022 terdapat 16,39 persen penduduk miskin, 2023 terdapat 15,64 persen. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva