RADAR JOGJA – Dirty Vote, merupakan sebuah film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara mengungkap kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote, Minggu (11/2/2024).
"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).
Film dokumenter ini mengulas tentang dugaan potensi kecurangan dengan proses Pemilu 2024 yang ditayangkan perdana melalui kanak YouTube rumah produksi WatchDoc pada 11 Februari 2024.
Tepatnya memasuki hari pertama masa tenang Pemilu.
Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu.
"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," katanya.
Lalu, kedua menceritakan soal kekuasan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.
Namun, dia menekankan betapa pentingnya sikap publik untuk mengatasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu, Feri Amsari, pakar hukum, menyatakan bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama dengan merusak negara Indonesia.
Negara yang dibahas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan memiliki batas.
Kekuasaan tidak pernah abadi.
Menurutnya, kekuasaan yang baik adalah yang bekerja untuk rakyat, meskipun hanya untuk waktu yang singkat.
Yang buruk adalah mereka yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dengan memperpanjang kekuasaan mereka.
Dirty Vote adalah film dokumenter arahan Dandhy Dwi Laksono.
Dia menyatakan bahwa Dirty Vote adalah tontonan selama masa pemilu yang tenang, dan dia berharap dapat memberikan informasi kepada publik.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ujarnya.
Sementara itu, film tersebut diproduksi oleh 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI, dan lainnya. (Farhan Pranajaya/Radar Jogja)