RADAR JOGJA - Bawaslu Bantul memberi imbauan kepada peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye metode rapat umum agar mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Seperti diketahui, kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan sejak 21 Januari sampai 10 Februari 2023 mendatang.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul M. Rifqi Nugroho mengatakan, Bawaslu Bantul telah menyampaikan imbauan secara tertulis kepada seluruh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Bantul. Serta kepada tim kampanye daerah capres dan cawapres. Juga kepada perwakilan calon DPD DIJ wilayah Bantul.
Dalam imbauan tersebut disampaikan agar peserta pemilu dalam melaksanakan rapat umum untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye. Salah satu penekanannya, peserta pemilu diminta untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian.
“Selanjutnya kepolisian akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) kepada peserta pemilu yang bersangkutan,” katanya, Minggu (21/1).
Lebih lanjut ia menyampaikan juga bahwa peserta pemilu harus mematuhi ketentuan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Bantul. Yakni melalui Keputusan KPU Bantul nomor 11 Tahun 2024. “Kami berharap dalam rapat umum ini masing-masing peserta pemilu dapat menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah Bantul,” ujar Rifqi.
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho menambahkan, dalam kampanye rapat umum ini, pihaknya juga mengingatkan agar peserta pemilu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Antara lain dilarang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye rapat umum, dilarang melibatkan unsur TNI/POLRI/ ASN maupun perangkat kalurahan sebagai peserta kampanye.
“Selain itu, peserta kampanye dalam mengikuti rapat umum juga dilarang menggunakan knalpot brong,” imbau Didik.
Hal tersebut karena pada saat kampanye pertemuan terbatas, masih ditemukan adanya anak-anak di lokasi kampanye. Serta knalpot brong yang dipakai oleh peserta kampanye. Dalam kampanye rapat umum, pelaksana kampanye diperkenankan membagikan bahan kampanye seperti yang diatur dalam PKPU 15 tahun 2023.
Seperti stiker, kaos, kalender, leaflet, dan sebagainya. Pelaksana kampanye rapat umum juga diminta mendaftarkan juru kampanye yang akan tampil dalam rapat umum tersebut.
Bawaslu Bantul sendiri memastikan akan melakukan pengawasan secara langsung dan melekat di setiap kampanye rapat umum yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul. “Pengawasan akan melibatkan semua unsur pengawas mulai dari pengawas desa, pengawas tingkat kecamatan sampai dengan pengawas tingkat kabupaten,” tandas Didik. (tyo)
Editor : Heru Pratomo