MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024.
Halaman Kelurahan Jurangombo Selatan itu ditata layaknya tempat pemungutan suara (TPS).
Masing-masing pemilih membutuhkan waktu yang berbeda saat proses pencoblosan. Rata-rata butuh dua menit.
Sebelum memilih, setiap orang akan mendapatkan lima surat suara.
Mereka diminta melakukan pencoblosan di bilik suara yang disediakan. Setelah selesai, surat suara itu dimasukkan pada kotak suara. Sesuai jenis dan warna surat suara.
Di sana, juga ada para saksi yang dihadirkan untuk memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
Ketua KPU Kota Magelang Misbachul Munir mengutarakan, simulasi ini merupakan gambaran pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Di sini kami mensimulasikan kebutuhan waktunya berapa. Nanti kami cuma hitung 2 surat suara, Presiden-Wakil Presiden dan DPR RI," ujarnya, Selasa (26/12/2023).
Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengefisienkan waktu. Harapannya, kegiatan tersebut dapat memetakan waktu dari pemilih saat menggunakan hak pilihnya. Sementara waktu penghitungan surat suara untuk DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten diasumsikan sama dengan dua surat suara lainnya.
Munir juga menyoroti pentingnya perencanaan waktu yang baik.
Terutama dalam estimasi waktu yang dibutuhkan setiap pemilih.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
Dia menyebut, rata-rata pemilih membutuhkan waktu dua hingga tiga menit untuk proses pemungutan suara.
Mulai dari menerima surat suara hingga memasukkannya pada kotak suara.
Kendalanya, lanjut Munir, kebanyakan adalah saat pelipatan kembali masing-masing surat suara.
"Setelah ini (simulasi) selesai, kami lakukan evaluasi," katanya.
Selain waktu, KPU juga bisa memetakan tingkat kerumitan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) saat pemungutan maupun penghitungan suara.
Termasuk simulasi untuk daftar pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih disabilitas.
Sebab, ada 353 TPS di tiga kecamatan yang harus ramah terhadap disabilitas.
Simulasi ini, lanjut dia, juga merupakan media sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu 2024.
"Kira-kira nanti tanggal 14 Februari 2024 itu seperti apa. Pelayanannya bagaimana. Teman-teman PPK maupun KPPS bisa belajar dan melihat dari kegiatan ini," jelasnya.
Sebelum pemilu 2024 tiba, KPU memang perlu memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik.
Termasuk mengidentifikasi potensi masalah dan menemukan solusi demi kelancaran seluruh tahapan pemilu.
Simulasi seperti ini, lanjut dia, dapat membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat dan panitia pemilu.
"Kami ingin memastikan setiap elemen penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai rencana," tambahnya. (aya)
Editor : Bahana.