RADAR JOGJA - Dinamika politik di wilayah DIY dalam masa kampanye Pemilu 2024 makin beragam. Tak heran jika indeks kerawanan pemilu (IKP) DIY tergolong dalam rawan sedang. Berada di peringkat 14 dari 21 provinsi. Hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo mengatakan, beberapa dinamika politik yang terjadi di DIY memang menunjukkan adanya kerawanan. Dia mencontohkan dari temuan perusakan alat peraga kampanye (APK) , pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, provokatif, pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan, hingga isu politik dinasti, dan kasus intimadasi, seperti kasus Butet Kertaradjasa.
"Kalau pada pemilu 2019 lalu paling yang santer isu SARA (suku, agama, ras dan aliran kepercayaan), kalau sekarang (Pemilu 2024) ada isu politik dinasti dan lain-lain," kata Rachmad dalam Media Gathering Publikasi dan Dokumentasi Potensi Kerawanan Masa Kampanye Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu DIY di Grand Rohan Senin (11/12).
Binda DIY pun sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilu 2024 akan berwarna, antara lain berkembangnya polarisasi politik dan penyampaian isu sara, perang media (hoax, hatespeech, fake news), kegiatan kampanye di luar jadwal, konflik antar pendukung parpol dan capres, penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah untuk kampanye, praktik money politics, masalah netralitas ASN, TNI/POLRI, aparatur penyelenggara negara, perangkat pemerintahan desa, dan penyelenggara pemilu, munculnya seruan gerakan golput pada pemilu 2024, kerusakan logistik pemilu, tidak lengkapnya logistik pemilu, serta minimnya sistem pengamanan gudang penyimpanan logistik.
Selain permasalahan kontestasi politik, permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan antara kelompok simpatisan partai politik yang terus terjadi, menjadikan kerawanan di DIY cukup tinggi.
"Terkait kelompok Merah dan Hijau ini dari dulu sampai sekarang, dan itu membuat nilai kita turun," ucapnya.
Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyana mengungkap pihaknya telah memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Termasuk mengikuti perkembangan di berbagai kanal untuk melihat potensi adanya pelanggaran pada proses pemilu.
“Bawaslu DIY berusaha memastikan pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Editor : Heru Pratomo