RADAR JOGJA - Pendapatan menjadi legislator memang tinggi. Di antaranya karena adanya berbagai tunjangan. Anggota DPRD DIJ Amir Syarifudin menyebut, aturan tentang gaji anggota dewan ada pakemnya sendiri. Tunjangannya juga jelas. Ia sendiri mengaku tidak begitu hafal soal besaran gaji yang diterima. Namun, ia menyebut gaji pokok anggota dewan sama seperti presiden dan gubernur. Yakni Rp 2,2 juta per bulan. “Tapi tunjangannya yang besar dan itu tidak bakal melebihi yang diatur oleh pemerintah,” katanya saat ditemui Radar Jogja, Minggu (10/12).
Tunjangannya sendiri meliputi tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan reses, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan alat kelengkapan, uang representasi, dan uang paket.
Baca Juga: PSS Sleman Rugi Ratusan Juta Buntut Sanksi Gelar Pertandingan tanpa Penonton
Amir menyebut, pendapatan anggota DPRD provinsi bisa lebih dari Rp 40 juta per bulannya. Jumlah itu sudah termasuk gaji pokok dan tunjangan. “Tapi itu kan otomatis ada iuran partai, yang paling besar itu adalah cost sosial,” imbuhnya.
Politikus PKS itu menyebut, pendapatan yang ia terima saat menjadi anggota DPRD DIJ mampu menutupi biaya yang ia keluarkan saat kampanye Pemilu 2019 lalu. Lantaran ia mengaku hanya bermodal silaturahmi dan modal sosial. Saat kampanye, Amir menyebut dirinya yang paling sedikit menghabiskan biaya dibanding kader PKS yang lain. “Tapi terus terang modal jumlahnya itu paling banyak untuk biaya saksi, sisanya ya silaturahmi saja. Kalau Rp 200 juta ya otomatis sampai segitu,” ucap sekretaris Komisi C DPRD DIJ ini.
Baca Juga: Direvitalisasi, Parkir Alun-Alun Kebumen Sementara Gratis
Menurutnya, jika seorang anggota dewan tidak neko-eko alias hidup sederhana dan secukupnya, maka pendapatan yang diterima dari dewan saat ini mampu menutupi jumlah pengeluaran saat kampanye. “Kalau tidak menutup ya maka ada something wrong,” tegasnya.
Sementara itu, legislator DPRD DIJ Stevanus Christian Handoko mengaku, latar belakangnya menjadi anggota dewan periode 2019-2024 bukan karena bicara untung rugi. Dia juga tidak memposisikan dirinya sebagai pencari kerja saat mencalonkan dirinya pada 2019 lalu. Menurutnya, sebelum terpilih menjadi wakil rakyat latar belakang pekerjaannya di perusahaan telekomunikasi dengan jabatan setara manajer.
Pendapatan Stevanus saat sebagai karyawan swasta lebih tinggi dibanding menjadi anggota dewan. Namun, dia menekankan perbandingan penghasilan itu tentu tidak bisa disamaratakan seluruhnya. Bicara angka memang lebih besar sebagai karyawan swasta namun perbandingan tanggung jawabnya dan beban kerja yang dimiliki tidak sesuai untuk dibandingkan. Saat ditanyai soal nilai gajinya sebagai anggota DPRD Provinsi DIJ ia enggan menjawabnya. "Nah itu tanya ke sekwan ya," elaknya.
Beda lagi dengan Krisma Eka Putra yang menjadi anggota DPRD Kota Jogja 2019-2024. Krisma membeberkan, pendapatan yang diperoleh sebagai anggota DPRD Kota Jogja tidak sesuai dengan beban tanggung jawab dan beban sosialnya kepada masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja itu tanpa sungkan menyampaikan, gaji yang diperolehnya selama sebulan. Menurutnya, gaji yang diterimanya selama sebulan secara keseluruhan sebesar sekitar Rp 31 juta. Krisma mengaku, jumlah tersebut sangat layak. "Take home pay yang diberikan itu sudah sangat layak kalau kita tidak punya beban utang. Itu sudah sangat layak dibandingkan dengan biaya kampanye yang dikeluarkan saat masa kampanye," ungkapnya.
Terkecuali gaji Rp 31 juta tidak akan mencukupi bila surat keputusan(SK) pelantikan menjadi legislatif dicemplungkan ke bank. Yang cicilannya disesuaikan dengan jumlah take home pay. Krisma menuturkan, latar belakangnya yang sebelumnya seorang pengusaha tentu tidak mudah memiliki pendapatan penjual sampai Rp 31 juta sebulan. Apalagi, dia merasakan betul menjadi pengusaha dari awal yang merintis dari bawah.
Dia menegaskan, jumlah tersebut sudah sangat cukup karena sudah termasuk biaya iuran partai yang disetorkan hal itu karena sesuai ketentuan AD/ART. Disadarinya, menjadi anggota legislatif ada dana sosial yang dikeluarkan apabila masyarakat sedang mengadakan kegiatan. Namun, Krisma mengaku, dana sosial yang diberikan tidak terlalu mempengaruhi gajinya. Hal itu lantaran intensitasnya yang tidak terlalu sering dan banyak setiap bulannya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, selama menjabat paling banyak hanya 10 pengajuan proposal. Mayoritas paling banyak saat Agustusan atau malam, tahun baru dan momen malam takbiran. Ditambah lagi, Krisma menyampaikan jika biaya kampanye yang dikeluarkan sebelumnya tidak sampai merogoh kocek hingga miliaran rupiah. "Saya masih sangat berbudaya lah. Makanya sudah sangat layak (gajinya, Red)," tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bantul Jumakir enggan menyebutkan besaran pendapatan yang ia terima selama menjadi anggota dewan. Ia sendiri saat ini sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Bantul. Baginya, soal pendapatan anggota dewan sudah diatur oleh undang-undang. “Kalau orang melihat itu (gaji) ya memang besar. Tapi kalau mungkin menyadari, tugas kami tidak cuma delapan jam, mau tidak mau kami 24 jam sebagai pelayan masyarakat. Cost pembiayaan untuk sosial juga besar,” kata sekretaris Komisi A DPRD Bantul ini.
Selain gaji pokok, Jumakir sebagai anggota dewan juga menerima sejumlah tunjangan. Seperti tunjangan perumahan, keluarga, komunikasi, transportasi, dan jabatan. Meskipun ia mengakui jumlah tidak besar. Tunjangan untuk anggota jumlahnya sama. Hanya pimpinan dan wakil ketua yang berbeda.
Baca Juga: Hasil Persib vs Persik 0-2: Rekor 14 Pertandingan Tak Terkalahkan Persib Hilang Ditangan Persik
Ia sendiri juga tidak ambil pusing terkait pendapatan yang ia terima sebagai anggota dewan mampu menutupi biaya saat kamapnye atau tidak. Menurutnya jika sudah berbicara pendapatan, maka berapa pun dianggap besar dan cukup. Tergantung yang menikmati. “Karena memang dalam pemilu semua niatnya ibadah, berapa pun uang yang keluar, tidak mengutamakan itu,” ujar fraksi Persatuan Demokrat ini.
Jumakir menjelaskan, saat kampanye, jumlah anggaran yang ia keluarkan terbilang relatif. Ia mengaku biaya kampanye yang ia keluarkan masih wajar dan semampunya. Namun dapat mencapai Rp 100 hingga 200 juta. “Kalau semisal tidak menutupi ya sudah to. Bagi kami ini bagian dari pengabdian ke masyarakat. Terkait dengan berapa pun kami tidak pernah menilai dengan gaji itu,” tandasnya. (rul/tyo/pra)
Editor : Heru Pratomo